INIBORNEO.COM, Pontianak – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kalbar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan pada puncak kemarau yang diprediksi hingga September 2026, salah satunya melalui peningkatan kapasitas brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
“Melalui bimbingan teknis ini, kita sedang mengisi kapasitas kelembagaan dengan kompetensi nyata,” kata Adi Yani, Kepala DLHK Kalbar dalam acara Pembukaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Brigade Dalkarhutla UPT KPH Provinsi Kalimantan Barat Angkatan I, Rabu (3/6/2026).
Menurut Adi Yani, pelaksanaan bimtek juga menjadi bagian dari komitmen Kalimantan Barat dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui Program Result Based Payment (RBP) REDD+ Output 2 Green Climate Fund (GCF) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2026.
Ia menegaskan pendanaan dari program tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk menekan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat.
“Pendanaan RBP digunakan seoptimal mungkin agar kebakaran hutan dan lahan di Kalbar dapat ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.
Adi Yani menambahkan, upaya pengendalian karhutla saat ini tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional dan reaktif. Penanganan harus dilakukan secara sistematis, terencana, berbasis data, dan berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pencegahan dan penanggulangan karhutla sangat bergantung pada kesiapan personel di tingkat tapak, terutama kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang berada di garis depan.
“Kunci keberhasilan pencegahan dan penanggulangan karhutla sesungguhnya terletak pada kesiapan di tingkat tapak, terutama pada kualitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia yang berada di garis terdepan,” katanya.
Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membentuk Brigade Dalkarhutla pada 17 UPT KPH yang tersebar di seluruh wilayah Kalbar. Pembentukan brigade tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan personel pengendalian karhutla di setiap wilayah kerja KPH.
Adi Yani menilai peningkatan kapasitas SDM bagi Brigade Dalkarhutla maupun Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan investasi strategis dalam membangun sistem pengendalian karhutla yang tangguh dan berkelanjutan. Personel yang memiliki kompetensi teknis, mampu bekerja sama secara efektif, serta memahami standar keselamatan dan kesehatan kerja dinilai menjadi modal utama dalam melindungi kawasan hutan dan lahan dari ancaman kebakaran.
Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas pengendalian karhutla.
“Dengan kompetensi yang semakin baik dan semangat pengabdian yang tinggi, saya yakin Brigade Dalkarhutla dan MPA akan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang bebas dari bencana karhutla,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Bimtek yang juga Kepala Bidang Perlindungan, Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem DLHK Kalbar, Hairil Anwar, mengatakan peserta angkatan pertama berasal dari UPT KPH Mempawah, Bengkayang, dan Sambas.
“Masing-masing 10 orang, sehingga total peserta sebanyak 30 orang,” ujarnya.
Hairil menjelaskan komposisi materi pelatihan terdiri atas 70 persen teori yang disampaikan melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif di kelas, serta 30 persen praktik lapangan.
Praktik tersebut meliputi simulasi teknik pemadaman kebakaran, pemeliharaan sekat bakar, pemeliharaan tabat, hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Ia menambahkan, narasumber dan instruktur kegiatan berasal dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM BP2SDM Kementerian Kehutanan, DLHK Kalbar, serta instruktur lapangan dari UPT KPH Wilayah Kubu Raya. Seluruh rangkaian kegiatan juga dipantau langsung oleh tim supervisor BP2SDM Kementerian Kehutanan.
