INIBORNEO.COM, Pontianak – Sebanyak 2.035 desa di Kalimantan Barat telah menerima penyaluran Dana Desa Tahap I hingga 30 Juni 2026. Dana tersebut merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat ke daerah yang mencapai Rp8,73 triliun atau lebih dari separuh anggaran yang disiapkan tahun ini.
“Pemanfaatan TKD terus mendukung pelayanan dasar melalui penyaluran Dana Desa Tahap I kepada 2.035 desa dan Tahap II kepada 322 desa, serta mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran BOS kepada 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah,” kata Rahmat Mulyono, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Juli 2026.
Selain Dana Desa, pemerintah juga menyalurkan berbagai dana ke pemerintah daerah. Porsi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp6,23 triliun yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp1,11 triliun untuk berbagai layanan nonfisik seperti pendidikan dan kesehatan, Rp735,04 miliar untuk dana operasional sekolah, Rp80,16 miliar untuk operasional puskesmas, serta Rp14,85 miliar untuk pembangunan infrastruktur melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
DAK Fisik disalurkan kepada empat pemerintah daerah, yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Sanggau. Penyaluran tersebut diharapkan mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik di daerah.
Hingga akhir Juni 2026, pemerintah telah menyalurkan dana ke pemerintah daerah di Kalimantan Barat sebesar Rp8,73 triliun atau lebih dari separuh anggaran yang disiapkan tahun ini. Jumlah tersebut meningkat 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan dukungan pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tetap berjalan.
Di tingkat daerah, sinergi antara APBN dan APBD disebut terus diperkuat untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Pemerintah menilai hubungan fiskal pusat dan daerah menjadi modal penting agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
