INIBORNEO.COM, Pontianak – Narasi keberhasilan hilirisasi bauksit di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tambang. Hal itu terungkap dalam penelitian terbaru Link-AR Borneo yang dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, observasi lapangan, telaah dokumen, dan analisis citra satelit di Desa Pedalaman, Sebemban, dan Tanjung Bunut.
“Berdasarkan informasi dari ketiga desa tersebut, kami meyakini bahwa seluruh temuan yang kami tuliskan merupakan hasil dari pengalaman dan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung. Kami siap mempertanggungjawabkan apa yang kami temukan. Kalau di kemudian hari ada kekeliruan, tentu akan kami koreksi secara kelembagaan,” kata Raden Deden F, Perwakilan Link-AR Borneo, Senin (29/06/2026).
Ketiga desa tersebut merupakan wilayah yang terdampak langsung aktivitas pertambangan bauksit dan pengolahan alumina, dengan luas sekitar 12.950 hektare dan jumlah penduduk mencapai 10.328 jiwa.
Menurut Deden, penelitian ini sengaja memprioritaskan pengumpulan informasi dari masyarakat sebelum meminta klarifikasi kepada perusahaan.
“Kami ingin mendapatkan informasi awal terlebih dahulu dari masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak secara langsung. Tahap berikutnya, hasil penelitian ini akan menjadi dasar untuk mengonfirmasi berbagai temuan tersebut kepada perusahaan agar bisa menjadi rekomendasi perbaikan tata kelola,” katanya.
Link-AR Borneo menilai, di balik pertumbuhan investasi dan industrialisasi mineral, masyarakat justru menghadapi tekanan terhadap ruang hidup, sumber penghidupan, kualitas lingkungan, serta akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka.
Salah satu temuan utama penelitian ialah manfaat ekonomi yang dinilai belum sebanding dengan besarnya investasi dan luas konsesi perusahaan.
Di Desa Tanjung Bunut, misalnya, hanya terdapat 16 warga yang bekerja di PT ANTAM dan delapan orang di PT ICA. Jumlah tersebut baru bertambah setelah aksi demonstrasi masyarakat pada 2023. Sementara di Desa Sebemban hanya enam warga yang bekerja di perusahaan, sedangkan mayoritas penduduk tetap bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.
Adapun di Desa Pedalaman sekitar 300 warga bekerja di perusahaan maupun vendor. Namun seluruhnya berstatus buruh kontrak atau tenaga alih daya yang tidak memiliki kepastian kerja karena kontraknya dapat berakhir sewaktu-waktu.
Menurut Deden, manfaat ekonomi dari industri bauksit belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar tambang.
“Pertumbuhan ekonomi di Tayan akibat industri bauksit ini tidak terlalu signifikan bagi mayoritas masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Yang paling merasakan adalah pelaku usaha seperti warung atau rumah makan di sekitar tambang. Sementara masyarakat yang kehilangan lahan pertanian justru kehilangan sumber penghidupannya, sedangkan kesempatan bekerja di perusahaan sangat terbatas,” ujarnya.
Selain terbatasnya kesempatan kerja, penelitian juga menemukan sejumlah program ekonomi masyarakat mengalami penyusutan. Salah satunya usaha katering kelompok perempuan Dasawisma yang sebelumnya dikelola masyarakat, tetapi kemudian dialihkan ke koperasi internal perusahaan sehingga manfaat ekonomi langsung bagi warga berkurang.
Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dinilai semakin terbatas. Beasiswa kini hanya diberikan kepada siswa berprestasi secara akademik, sementara partisipasi masyarakat dalam penyusunan maupun pelaksanaan program CSR disebut semakin berkurang.
Bahkan, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah kepala desa, pemerintah desa mengaku tidak memiliki data mengenai besaran kontribusi CSR yang diberikan perusahaan setiap tahun. Sosialisasi program perusahaan juga disebut lebih banyak dilakukan kepada pemerintah desa, sementara masyarakat luas dan kelembagaan adat tidak memperoleh informasi secara utuh.
Selain persoalan ekonomi, penelitian tersebut juga menyoroti proses pembebasan lahan. Link-AR Borneo menemukan pola penawaran harga yang rendah pada tahap awal dan baru meningkat setelah masyarakat melakukan penolakan atau negosiasi ulang.
Pola tersebut disebut mengindikasikan praktik soft land grabbing atau perampasan tanah secara halus karena posisi tawar masyarakat dinilai lemah dalam proses pelepasan hak atas tanah.
Menurut Deden, pihaknya juga menemukan sejumlah pola yang dikeluhkan masyarakat dalam proses pembebasan lahan.
“Kami menemukan ada masyarakat yang lahannya menjadi terisolasi sehingga sulit diakses. Ada juga keterangan dari responden mengenai tanah bekas galian yang ditimbunkan ke lahan warga yang menolak menjual tanahnya. Temuan-temuan seperti ini tentu akan kami konfirmasi lebih lanjut kepada perusahaan pada tahap berikutnya,” katanya.
Penelitian juga menyoroti dugaan belum diterapkannya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam pembelian lahan komunal di Tawang Beganjing. Menurut Link-AR Borneo, pembelian lahan dilakukan tanpa melalui musyawarah dan persetujuan seluruh pemilik hak bersama.
Di bidang lingkungan, penelitian mencatat adanya keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran sungai, debu tambang, hingga penurunan hasil tangkapan ikan di Sungai Kapuas. Link-AR Borneo juga mencatat pernah terjadi jebolnya tanggul limbah PT ICA pada 2013 dan tanggul limbah PT ANTAM pada 2023 yang, berdasarkan keterangan masyarakat, menyebabkan peningkatan kekeruhan air.
Namun demikian, Link-AR Borneo menegaskan dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pengujian laboratorium independen oleh otoritas yang berwenang.
Deden juga menilai pemulihan lahan pascatambang memerlukan pengawasan yang lebih serius.
“Reklamasi tidak cukup hanya menutup kembali lubang tambang dengan tanah. Harus ada kajian yang matang karena kami menemukan tanaman yang ditanam sering kali mati dan harus disulam berkali-kali. Artinya, keberhasilan reklamasi tidak bisa hanya diukur dari penanaman, tetapi juga dari keberhasilan tanaman itu tumbuh,” ujarnya.
Atas temuan tersebut, Link-AR Borneo mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Sanggau, DPRD, serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial, lingkungan, dan tata kelola industri bauksit di Kecamatan Tayan Hilir.
Mereka juga meminta PT ANTAM dan PT ICA meningkatkan transparansi operasional, memperkuat dialog dengan masyarakat terdampak, memperbaiki tata kelola pembebasan lahan, memperkuat pengelolaan limbah dan reklamasi, serta menjamin penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Temuan-temuan tersebut disampaikan Link-AR Borneo dalam peluncuran hasil Action Research mengenai dampak operasi PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Bauksit Tayan dan PT Indonesia Chemical Alumina (ICA), Senin (29/6/2026).
