INIBORNEO.COM, Pontianak – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang musim kemarau. Salah satu strategi yang akan diperkuat ialah memperluas Program Gerai-Ku, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Operasi Pasar (OP) guna menekan potensi kenaikan harga sejumlah komoditas utama.
“Pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga target inflasi, tetapi juga memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, ketersediaan pangan terpenuhi, serta perekonomian daerah terus tumbuh secara optimal,” kata Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Barat, saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Rabu (22/07/2026).
Dalam arahannya, Ria Norsan meminta seluruh TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan mempercepat implementasi berbagai langkah konkret yang telah disepakati. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tetap berada pada sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen pada akhir 2026 sekaligus memastikan ketahanan pangan daerah.
Melalui forum tersebut, TPID Kalbar menyepakati perluasan Program Gerai-Ku Disbunnak untuk komoditas telur ayam ras di lima kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Program itu akan disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar agar masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Selain itu, pelaksanaan GPM dan Operasi Pasar akan diintensifkan terutama untuk komoditas beras, telur ayam ras, bawang merah, dan aneka ikan. Pemerintah juga akan memanfaatkan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) maupun Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) serta memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya untuk pasokan beras premium dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau, TPID juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi, antara lain memperkuat antisipasi kebakaran hutan dan lahan, melakukan operasi modifikasi cuaca apabila diperlukan, menyusun pola tanam yang sesuai, menggunakan varietas tanaman tahan kekeringan, serta mengoptimalkan pompanisasi pada sawah tadah hujan.
Di sektor distribusi, pemerintah mendorong percepatan perbaikan akses jalan dari pelabuhan menuju pusat distribusi, terutama yang menghubungkan kota-kota IHK. Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga akan diperketat untuk memastikan pasokan ke wilayah hulu tetap lancar selama musim kemarau, termasuk menjamin penyaluran solar bersubsidi bagi nelayan agar pasokan ikan tetap terjaga.
TPID Kalbar juga akan mengoptimalkan pasokan Minyakita melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) lokal dengan memanfaatkan keberadaan pabrik minyak goreng di Kalimantan Barat.
Di sisi komunikasi, pemerintah akan memperluas publikasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar, serta memastikan informasi mengenai pemadaman listrik, distribusi BBM, dan perkembangan harga pangan tersampaikan secara tepat agar tidak memicu kepanikan masyarakat.
Ria Norsan turut menginstruksikan seluruh anggota TPID untuk terus memantau stok dan harga pangan maupun LPG secara berkala serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan pasokan. Menurutnya, langkah antisipatif yang dilakukan sejak awal akan membantu mencegah gejolak harga yang lebih luas dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman musim kemarau.
