INIBORNEO.COM, Mempawah – Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Ismail, memberikan apresiasi terhadap “resep jitu” yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mempawah. Ismail juga meminta BPKP untuk memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah untuk lima tahun ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah dalam kegiatan Exit Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Mempawah, yang berlangsung pada Selasa, 12 Desember 2023, di Aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mempawah. Acara ini dihadiri oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Mempawah, Ami Febrianto, selaku moderator, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Ayi Riyanto, bersama tim evaluasi perencanaan dan penganggaran BPKP, memaparkan kondisi Kabupaten Mempawah dari lima sektor pengembangan daerah yang menjadi fokus evaluasi. Kelima sektor tersebut meliputi Pengentasan Kemiskinan, Percepatan Stunting, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Daya Saing Pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, Ayi Riyanto menyoroti capaian kinerja Kabupaten Mempawah, hasil pengawasan BPKP pada tahun 2023, dan melihat postur anggaran pada sektor-sektor yang dievaluasi. BPKP juga mengevaluasi ultimate outcome dari perencanaan Kabupaten Mempawah tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan beberapa catatan, termasuk penetapan target terikat dokumen RPJMD yang belum mengikuti regulasi perencanaan setelah tahun kedua, kelengkapan data dukung dan realisasi yang belum menjadi acuan penetapan target kinerja, serta masih terdapat indikator ultimate outcome yang belum didasarkan pada ketentuan.
Dalam arahannya, Ayi Riyanto menekankan perlunya penyusunan perencanaan yang terstruktur dengan baik, seiring dengan implementasi yang sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar kompetensi. Pihaknya juga mendorong lembagakan manajemen risiko yang melibatkan setiap lapisan pemerintahan, dari lini pertama hingga Inspektorat.
Ayi Riyanto menyimpulkan dengan menyebutkan empat hal yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Mempawah untuk perbaikan ke depan. Hal ini melibatkan penyusunan RPJPD yang terhubung dengan RPJPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota lainnya; memanfaatkan potensi daerah secara optimal; menyusun RPJMD yang realistis dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan risiko kebijakan; dan mengembangkan RKPD yang efektif dan efisien, dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi.
Menanggapi evaluasi tersebut, Ismail menyatakan terima kasih dan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Ismail menggambarkan evaluasi tersebut sebagai deteksi penyakit yang diderita pemerintah daerah, namun bersyukur karena BPKP memberikan “resep jitu” untuk melakukan perbaikan perencanaan ke depannya, sehingga pencapaian tujuan dapat berjalan dengan baik.
