INIBORNEO.COM, Kubu Raya — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Ria Norsan menyebut status penanganan karhutla di provinsi tersebut telah ditetapkan sebagai siaga darurat.
“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan saat menemui massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka terkait kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk meninjau langsung kondisi karhutla, Kamis (3/9/2026), di depan Bandara Supadio, Kubu Raya.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, mempertanyakan tujuan kedatangan Menteri Kehutanan ke Kalimantan Barat. Ia juga meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas dalam menangani karhutla yang terjadi di Kalbar.
“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.
Syahrifal juga menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto pada 1 September 2026.
Menurutnya, pernyataan mengenai kondisi Kalimantan yang disebut baik-baik saja tidak sejalan dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.
Dalam aksinya, Aliansi Kalbar Merdeka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mereka meminta pemerintah menetapkan bencana karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional.
Selain itu, mereka meminta Menteri Kehutanan memberikan solusi konkret untuk mitigasi karhutla di Kalimantan Barat.
Aliansi Kalbar Merdeka juga mendesak pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang dinilai lalai dan tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan serta pengawasan lahannya. Mereka juga meminta seluruh pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan diusut dan ditindak tegas.
Sementara itu, terkait kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Norsan mengatakan keterlambatan tersebut terkendala kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang terbatas sehingga menyulitkan pesawat untuk mendarat.
Norsan memastikan pihaknya masih menunggu kedatangan Menteri Kehutanan untuk meninjau kondisi karhutla sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat.
