INIBORNEO.COM, Pontianak – Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok dan memperluas penggunaan transaksi digital melalui berbagai inovasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan, pemberian rekomendasi kebijakan, serta penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak.
“Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Daerah, industri, dan seluruh stakeholders berkomitmen untuk memastikan bahwa berbagai inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan,” kata Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, dalam keterangan tertulis (24/09/2026).
Doni mengatakan, BI Kalbar berperan dalam memperkuat koordinasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Pendampingan juga dilakukan untuk mengembangkan program yang berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, kelancaran distribusi, peningkatan produksi, hingga respons pemerintah ketika terjadi perubahan harga.
Dorongan tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada 2026, Provinsi Kalimantan Barat mendapat penghargaan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Sepanjang 2025, inflasi Kalimantan Barat tercatat 1,85 persen secara tahunan atau year on year (yoy). BI Kalbar menyebut pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi dan berbagai program yang mendukung pasokan serta distribusi pangan.
Salah satu inovasi yang dikembangkan di tingkat provinsi adalah SaPaHH DOKAR atau Sinergi Pengawasan Sebaran Day Old Chick (DOC) Kendalikan Inflasi Kalbar. Program ini mengawasi produksi dan peredaran bibit ayam pedaging untuk menjaga ketersediaan pasokan ayam.
Pasokan ayam menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena perubahan harga dan ketersediaannya dapat memengaruhi inflasi.
Selain pengendalian inflasi, BI Kalbar juga mendorong pemerintah daerah memperluas digitalisasi transaksi. Upaya ini dilakukan melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), termasuk penggunaan pembayaran digital untuk pajak dan retribusi.
Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan sebagai TP2DD Provinsi Terbaik III Wilayah Kalimantan. Kota Pontianak juga meraih penghargaan TP2DD Tingkat Kota Terbaik Wilayah Kalimantan.
Di tingkat provinsi, salah satu inovasinya adalah SAMSAT GOKATAN yang telah menggunakan QRIS dinamis sebagai salah satu pilihan pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga Agustus 2026.
Sementara di Kota Pontianak, digitalisasi dilakukan melalui EPonti. Sistem ini memungkinkan data penerimaan daerah dipantau secara real time oleh kepala daerah. EPonti juga menyediakan QRIS dinamis sebagai alternatif pembayaran.
Doni mengatakan, BI Kalbar terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pendampingan dilakukan melalui asesmen, rekomendasi, koordinasi, dan fasilitasi pengembangan inovasi digital.
“Berbagai inovasi yang telah dikembangkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan, serta akan terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Selain provinsi dan Kota Pontianak, Kabupaten Landak juga mendapat penghargaan dalam bidang pengendalian inflasi. Landak meraih predikat TPID Kabupaten/Kota Berprestasi III Wilayah Kalimantan.
Landak mengembangkan SIJANTAN atau Strategi Monitoring Jaringan Irigasi Pertanian untuk memantau jaringan irigasi berbasis data dan spasial. Program tersebut diarahkan untuk mendukung produktivitas pertanian, khususnya padi.
Dalam rilis tersebut disebutkan, produksi padi Landak meningkat dari sekitar 100.241 ton pada 2024 menjadi 125.122 ton pada 2025. Namun, rilis tidak merinci seberapa besar peningkatan tersebut secara langsung dipengaruhi oleh program SIJANTAN.
BI Kalbar menyatakan penguatan pengendalian inflasi dan digitalisasi akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah, industri, dan pihak terkait lainnya.
