Eksploitasi Alam, Eksploitasi Manusia: Dari Tanah Adat ke Kerja Paksa

  • Share
(Foto: Cantya Zamzabella)

Penulis: Agus Sutomo, Direktur Eksekutif Teraju Indonesia

Eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada bencana ekologis tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Ia berlanjut menjadi eksploitasi manusia di atas tanahnya sendiri: masyarakat adat kehilangan akses ke sumber penghidupan, lalu dipaksa masuk ke dalam relasi kerja yang tidak setara, tidak aman, dan sering menyerupai kerja paksa.

Pendahuluan

Karhutla, deforestasi, dan konversi lahan bukan sekadar persoalan lingkungan. Ia adalah persoalan kekuasaan: siapa yang menguasai tanah, siapa yang menikmati manfaat, dan siapa yang menanggung kerugian.

Dalam kerangka ekologi politik, eksploitasi sumber daya alam selalu berdampingan dengan eksploitasi manusia. Ketika hutan dan gambut diubah menjadi komoditas, masyarakat adat kehilangan akses ke sumber penghidupan, identitas budaya, dan ruang hidup mereka.

Dari Tanah ke Manusia

Tanah bukan sekadar lahan produksi, melainkan fondasi kehidupan masyarakat adat. Ketika tanah ulayat diambil alih untuk konsesi, masyarakat kehilangan bukan hanya lahan, tetapi juga sumber pangan, obat, air, dan ruang budaya.

Human Rights Watch mencatat bahwa pemerintah Indonesia secara berturut-turut memperluas eksploitasi sumber daya alam, sering kali mengambil alih lahan yang secara tradisional digunakan masyarakat adat, tanpa konsultasi bermakna dan tanpa kompensasi yang adil. Akibatnya terjadi pengungsian paksa, deforestasi, dan hilangnya hak ulayat.

Dalam konteks Papua, data Yayasan Pusaka (2023) menunjukkan bahwa 1,2 juta hektar tanah adat telah beralih ke korporasi sejak tahun 2000. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari perampasan sistematis atas ruang hidup masyarakat adat.

Eksploitasi Langsung dan Tidak Langsung

Eksploitasi langsung terjadi ketika hutan, gambut, atau lahan adat dibuka untuk tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur. Eksploitasi tidak langsung terjadi ketika kebijakan negara menciptakan kondisi yang memungkinkan perampasan tersebut terjadi secara legal.

Dalam kasus Food Estate Papua, negara berperan sebagai fasilitator struktural melalui penerbitan izin, penetapan proyek strategis, dan pembukaan ruang investasi. Negara juga dapat menjadi pelaku langsung ketika proyek pemerintah sendiri mengubah lanskap secara masif tanpa perlindungan memadai.

Kedua bentuk eksploitasi ini saling menguatkan: negara menyediakan kerangka hukum, korporasi memanfaatkannya, dan masyarakat adat menanggung dampaknya.

Masyarakat Adat sebagai Korban Ganda

Masyarakat adat menghadapi posisi ganda: mereka menjadi korban dampak eksploitasi sekaligus sering dijadikan tertuduh utama. Ketika hutan dan gambut terbakar, mereka yang paling pertama kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga yang paling mudah disalahkan.

Dalam kasus Food Estate Merauke, sekurang-kurangnya 16 komunitas adat dilaporkan kehilangan hak atas tanah dan wilayah mereka. Lebih dari 10 perusahaan swasta diduga terlibat dalam perampasan tanah dan sumber daya alam.

Praktik perampasan tanah tercatat merampas 63.214 hektare wilayah adat, merobohkan dusun-dusun sagu, menutup akses ke tempat memancing, dan menghancurkan situs-situs keramat (dema). Kerugian ini bukan hanya ekonomis, melainkan juga kultural dan spiritual.

Hilangnya Sumber Penghidupan

Ketika dusun sagu dan hutan tempat mereka meramu (mencari tatas, sayuran, dan sumber protein) hilang atau bergeser puluhan kilometer lebih jauh, beban kerja perempuan adat meningkat drastis. Hilangnya akses ke sumber pangan tradisional tidak hanya mengancam ketahanan pangan, tetapi juga memperburuk ketimpangan gender dalam beban kerja rumah tangga.

Masyarakat adat kehilangan wilayah adat dan sumber penghidupan, sementara ruang yang direncanakan sebagai kawasan produksi berada pada wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat tersebut. Kondisi ini menciptakan konflik tenurial yang dalam dan sulit diselesaikan.

Dampaknya bukan hanya kabut asap, melainkan hilangnya rawa dan hutan yang menjadi basis pangan dan ruang hidup masyarakat adat Marind, digantikan food estate yang keberhasilannya sendiri belum bisa dipastikan sampai sejauh mana.

Eksploitasi Manusia: Dari Tanah ke Kerja Paksa

Ketika sumber kehidupan masyarakat adat hancur dan dikuasai oleh pemodal, yang terjadi adalah eksploitasi manusia di atas tanahnya sendiri. Mereka kehilangan akses ke tanah yang telah diwariskan turun-temurun, lalu dipaksa masuk ke dalam relasi kerja yang tidak setara.

Dalam kerangka kapitalisme ekstraktif, tanah adat diubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, sementara masyarakat adat diposisikan sebagai objek, bukan subjek. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan struktural yang mendalam.

Pelajaran dari Kalimantan menunjukkan bahwa eksploitasi tanah sering diikuti oleh eksploitasi tenaga kerja. Masyarakat adat yang kehilangan tanah kemudian menjadi buruh di atas lahan yang dulu milik mereka, dengan upah rendah, kondisi kerja berbahaya, dan target produksi yang tidak realistis.

Pelajaran dari Kalimantan

Laporan Human Rights Watch (2019) mendokumentasikan bagaimana perkebunan sawit di Kalimantan Barat dan Jambi merugikan masyarakat adat dan merenggut hak-hak mereka atas hutan, penghidupan yang layak, makanan, air, dan kebudayaan. Dari lebih dari 100 wawancara, terungkap bahwa tidak semua keluarga mendapat pekerjaan layak setelah tanah mereka diambil alih.

Resolusi Bersama masyarakat adat Kalimantan Barat mencatat pola pelanggaran yang sistematis: perempuan adat dipaksa bekerja sesuai target perusahaan, masyarakat pemilik tanah tidak menjadi karyawan seperti janji, upah dipotong, dan kondisi kerja mirip perbudakan modern.

Data Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit (FSBKS) Kalimantan Barat menunjukkan pola pelanggaran hak normatif yang konsisten: upah rendah, ketiadaan jaminan sosial, beban kerja berlebih, dan hilangnya kedaulatan atas tanah leluhur.

Indikasi Kerja Paksa

Laporan investigasi Teraju Foundation menemukan indikasi kerja paksa, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam industri perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Laporan ini disusun berdasarkan investigasi awal terhadap empat kasus dugaan kerja paksa dan eksploitasi yang dialami pekerja perkebunan.

ILO menegaskan bahwa prevalensi informalitas, hubungan kerja yang tidak stabil, lingkungan kerja yang terpencil, rendahnya literasi, dan kurangnya pemahaman tentang hak meningkatkan risiko eksploitasi dan kerja paksa.

Amnesty International juga mendokumentasikan pelanggaran HAM dalam industri sawit di Kalimantan dan Sumatra, termasuk jam kerja panjang yang dipaksakan untuk memenuhi target produksi yang tidak realistis.

Implikasi Kebijakan

Untuk memutus siklus eksploitasi, kebijakan harus bergeser dari pendekatan ekstraktif menjadi berbasis hak. Artinya, pemerintah perlu mengakui dan melindungi hak ulayat, menerapkan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC), serta membatasi ekspansi korporasi di wilayah adat.

Penegakan hukum juga harus menyasar rantai manfaat, bukan hanya pelaku lapangan. Komnas HAM menekankan perlunya penelusuran tanggung jawab direktur, eksekutif, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi lahan, agar akuntabilitas tidak berhenti pada warga kecil.

Penutup

Eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada bencana ekologis pada akhirnya menghasilkan eksploitasi manusia di atas tanahnya sendiri. Ketika sumber kehidupan masyarakat adat hancur dan dikuasai oleh pemodal, yang hilang bukan hanya hutan atau gambut, melainkan fondasi hidup, identitas, dan martabat manusia.

Pelajaran dari Kalimantan menunjukkan bahwa eksploitasi tanah sering diikuti oleh eksploitasi tenaga kerja. Selama pertanggungjawaban berhenti pada warga kecil dan mengabaikan rantai kekuasaan serta pemilik manfaat, eksploitasi akan terus berulang sebagai bagian dari struktur, bukan kejadian yang bersifat insidental.

Sumber Data dan Informasi

Human Rights Watch (2026): Laporan tentang perampasan tanah dan pelanggaran HAM masyarakat adat di Indonesia.

Human Rights Watch (2019): Laporan tentang dampak perkebunan sawit terhadap masyarakat adat di Kalimantan dan Sumatra.

ILO (2024–2025): Laporan tentang kerja paksa dan eksploitasi tenaga kerja dalam sektor perikanan dan sawit Indonesia.

US Department of Labor (2026): Data tentang pekerja migran internal dan risiko utang dalam sektor sawit.

Verite (2025): Analisis tentang pola migrasi tenaga kerja dalam industri sawit Indonesia.

Mongabay (2013): Investigasi tentang pelanggaran HAM dalam industri sawit Indonesia.

WALHI (2020): Resolusi bersama masyarakat adat Kalimantan Barat tentang pelanggaran HAM dalam perkebunan sawit.

Amnesty International (2016): Studi kasus pelanggaran HAM dalam industri sawit Kalimantan dan Sumatra.

DML (2025): Laporan tentang dominasi industri ekstraktif dan pelanggaran HAM di Kalimantan Barat.

Teraju Foundation (2026): Laporan investigasi indikasi kerja paksa dan TPPO dalam perkebunan sawit Kalimantan Barat.

Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini dan pandangan pribadi penulis. Seluruh isi, argumentasi, serta pandangan yang disampaikan menjadi tanggung jawab penulis dan tidak merepresentasikan sikap atau pandangan redaksi.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *