INIBORNEO.COM, Pontianak – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat mendorong penyajian informasi kualitas udara yang lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami masyarakat. Data hasil pemantauan dinilai tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk angka, tetapi perlu dilengkapi penjelasan mengenai kondisi udara dan potensi dampaknya.
“Data hasil pemantauan tidak cukup hanya disajikan dalam bentuk angka, tetapi perlu diterjemahkan menjadi informasi mengenai kondisi udara, kecenderungannya, potensi dampaknya, dan langkah perlindungan yang dapat dilakukan,” kata Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Publikasi Status Kualitas Udara di Kalbar, di Pontianak, Selasa (29/9/2026).
Adi Yani mengatakan, kebutuhan informasi kualitas udara yang mudah dipahami semakin penting mengingat Kalbar memiliki kawasan gambut yang luas dan rentan terbakar. Kebakaran di kawasan kubah gambut yang dalam juga sulit dipadamkan sehingga berpotensi menyebabkan kabut asap berlangsung lama.
Menurutnya, penurunan kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan sosial dan ekonomi, pendidikan, hingga transportasi. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kondisi karhutla dan penurunan kualitas udara pada tahun 2026 menjadi pembelajaran penting. Kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui sistem pemantauan yang mampu menggambarkan kondisi aktual, perubahan kualitas udara, potensi dampak, serta informasi yang diperlukan untuk mendukung perlindungan masyarakat,” ujarnya.
Adi Yani menilai, tantangan pemantauan kualitas udara saat ini bukan semata-mata ketersediaan data, melainkan bagaimana data dari berbagai sumber dapat dipahami, dikelola, diintegrasikan, dan dimanfaatkan secara tepat.
Sejumlah sumber pemantauan kualitas udara di Kalbar berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pemerintah daerah, Universitas Tanjungpura, serta sumber lainnya. Pemantauan juga dilakukan melalui Air Quality Monitoring System (AQMS), platform informasi publik seperti IQAir, dan sensor yang dikelola berbagai institusi.
Keberagaman sumber tersebut dinilai dapat saling melengkapi. Namun, perbedaan metode pengukuran, waktu pengamatan, parameter, pengolahan, dan perhitungan indeks perlu dipahami agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kebingungan.
“Perbedaan angka antar-sumber tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan karena setiap sistem memiliki karakteristik dan metodologi masing-masing,” jelasnya.
Ia mencontohkan, data kualitas udara dapat menjadi salah satu dasar bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil kebijakan terkait pembelajaran siswa di sekolah. Sementara itu, TNI dan Polri juga dapat membantu menyampaikan informasi kualitas udara yang akurat kepada masyarakat melalui saluran komunikasi yang tersedia.
Karena itu, koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sumber data, metodologi, makna, keterbatasan, dan penggunaannya dalam pengambilan kebijakan serta komunikasi publik.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran DLHK Kalbar, Veronika Eka Purwanti, mengatakan rapat koordinasi tersebut melibatkan instansi yang berkaitan dengan pemantauan kualitas udara.
Kegiatan itu juga bertujuan mengevaluasi kondisi dan capaian pemantauan melalui Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) serta sumber data pendukung lainnya.
Veronika berharap rapat tersebut dapat menghasilkan mekanisme dan standar publikasi status kualitas udara atau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, pertemuan tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kendala teknis maupun nonteknis dalam pemantauan dan publikasi data, sekaligus merumuskan alternatif solusinya.
Ia juga berharap tersusun rencana tindak lanjut dan pembagian peran antarinstansi untuk mendukung sistem peringatan dini kualitas udara, khususnya pada masa rawan karhutla.
