banner 728x250

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pemerintah Perpanjang Moratorium Sawit

  • Share
Kelapa Sawit. Sumber Pixabay
banner 468x60

INIBORNEO.COM – Koalisi Masyarakat Sipili minta supaya moratorium sawit terus diperpanjang agar tata kelola sawit tetap konsisten dan mencegah korupsi di sektor sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Tanah Papua Sulfiyanto Alias menanggapi rencana instruksi presiden (Inpres) tentang moratorium sawit yang akan habis masa berlakunya 1 bulan lagi ke depan.

banner 336x280

“Pemerintah daerah Papua Barat telah menginisiasi pencabutan 14 izin perusahaan perkebunan sawit yang sama sekali belum melakukan aktivitas penanaman di lapangan maupun hak guna usaha (HGU),” kata Sulfiyanto kepada Ini Borneo melalui rilisnya, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya, keberhasilan atas pencabutan izin tersebut tidak terlepas dari peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA).

Di dalamnya, lanjut dia, terdapat rekomendasi KPK yang ditujukan kepada bupati untuk mencabut izin-izin yang telah diperoleh namun pelaku usaha tidak melakukan aktivitas sama sekali.

Direktur Ekseskutif Lingkaran Advokasi & Riset (Link-AR) Borneo Kalimantan Barat Muhamad Eko Zanuardy mengatakan selama 2,5 tahun ini waktu yang singkat untuk menjalankan Inpres moratorium Sawit.

“Mengingat tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kalbar perlu adanya perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat berbasis perlindungan lingkungan. Evaluasi dan peningkatan produktivitas belum sepenuhnya terlaksana,” kata Eko.

Pihaknya, menurut Eko, melakukan inovasi dalam menjalankan program inisiatif mendukunga inpres tersebut seperti pemantauan dan investigasi Kabupaten Sekadau terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan. Hasilnya, lanjut dia, dua izi perusahan dicabut dari Kabupaten Sekadau.

Eko melihat kendala yang terjadi di lapangan adalah pemerintah pusat dan daerah tidak pernah memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan Inpres moratorium sawit kepada publik yang membuat akses data sulit diperoleh.

banner 336x280
banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *