INIBORNEO.COM, Pontianak – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat menggelar aksi di Bundaran Digulis, Pontianak, Kamis (18/6/2026). Mereka membawa sedikitnya 16 tuntutan yang lahir dari berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
“Sebenarnya untuk poin-poin tuntutannya itu atas dasar dari keresahan teman-teman di Kalimantan Barat hari ini. Banyak sekali permasalahan yang kita bawakan sampai ada 16 tuntutan yang tidak bisa dirampungkan menjadi beberapa poin tuntutan saja,” kata Habib Iqbal, Koordinator lapangan aksi.
Menurut Habib, Kalimantan Barat selama ini menjadi daerah penghasil berbagai sumber daya alam, namun manfaat pembangunan yang diterima masyarakat dinilai belum sebanding.
“Kalimantan Barat itu sebagai penghasil sumber daya alam. Tetapi kebutuhan dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, dan listrik di sejumlah wilayah masih menjadi persoalan,” ujarnya.
Habib menyebut masih banyak desa di Kalimantan Barat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar. Karena itu, menurutnya, kebijakan yang berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan desa perlu dievaluasi.
Aksi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus itu diawali dengan menyanyikan lagu-lagu perjuangan sebelum massa bergerak menuju kawasan Tugu Digulis. Sejumlah spanduk berisi kritik terhadap pemerintah dibentangkan di lokasi aksi.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, mahasiswa menilai masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat tingginya harga kebutuhan pokok. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah nyata untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan pembangunan memberikan manfaat langsung bagi warga.
Selain menyoroti harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi masyarakat, mahasiswa juga mendesak evaluasi sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai sejumlah kebijakan perlu dikaji kembali agar tidak menghambat pembangunan di tingkat desa.
Mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Barat turut menjadi sorotan karena dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
Pemilihan Tugu Digulis sebagai lokasi aksi juga bukan tanpa alasan. Mahasiswa menilai kawasan tersebut memiliki nilai historis sebagai simbol perjuangan masyarakat Kalimantan Barat.
“Kami melihat bahwa Tugu Digulis ini merupakan simbol perjuangan para tokoh Kalimantan Barat dulu,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan, “Sikat para sindikat KKN. Atasan kalian rakyat, bukan partai. Ciptakan ekonomi mandiri jangan hanya ngomong hilirisasi agar rakyat tidak sengsara lagi”.
Kehadiran ratusan peserta aksi sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Digulis. Situasi sempat memanas ketika sejumlah peserta mencoba melakukan blokade jalan yang kemudian dihalau aparat kepolisian.
“Jangan mengganggu arus lalu lintas,” kata Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Endang Tri Purwanto, kepada massa aksi.
Adu argumen juga sempat terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan. Namun hingga aksi berakhir, situasi tetap berlangsung kondusif di bawah pengamanan kepolisian.
Mahasiswa menyatakan belum puas terhadap respons yang diberikan perwakilan DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang hadir dalam aksi tersebut. Ketidakhadiran gubernur dalam dialog dengan massa juga menjadi salah satu kekecewaan peserta aksi.
Karena itu, mereka mengisyaratkan akan menggelar aksi lanjutan apabila berbagai tuntutan yang disampaikan tidak mendapat tanggapan serius dari pemerintah.
“Rencananya kami akan melakukan aksi bergilir lagi karena kami tidak puas dengan penyampaian DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi yang datang ke sini,” pungkas Habib.
