INIBORNEO.COM, Pontianak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto akan dilaksanakan di 16 titik di seluruh kecamatan dan kabupaten di Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kubu Raya, Firman Fahrozi, dalam rapat yang hadir dalam rapat Rapat Pembahasan Dukungan Program MBG Tahun 2025 bersama BPKP Kalbar pada Rabu (08/01).
“Dari 16 titik tersebut, yang paling siap pada tanggal 13 Januari 2025 adalah Kecamatan Pontianak Selatan dan Desa Rasau Jaya 1 Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya,” ucap Firman.
Ia juga menyampaikan bahwa titik lain masih dalam tahap persiapan, mengingat banyak mitra yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat mengundurkan diri. Oleh karena itu, pihaknya sedang melakukan validasi dan verifikasi kembali mitra-mitra pengganti yang akan mendorong pengisian di masing-masing titik.
“Pemerintah daerah dan unsur Forkopimda Kalbar juga turut membantu dalam mendata mitra-mitra yang dapat melaksanakan MBG ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, mengatakan bahwa Kalbar telah kehilangan dua momentum besar pelaksanaan MBG yakni pada uji coba di bulan Desember 2024 dan
launching serentak pada 6 Januari 2025 lalu. Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab BGN saja, melainkan juga Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah.
“Ketertinggalan tersebut harus dikejar dengan langkah yang komprehensif dan koordinasi yang lebih intensif, baik dari BGN, pemerintah provinsi, Kodam atau Kodim, maupun instansi-instansi lainnya,” katanya.
Menurut hasil pantauan BPKP Kalbar, terdapat titik-titik kritis dan risiko yang harus diantisipasi apabila ingin menjadikan program MBG berjalan baik di Kalbar. Contohnya, dari segi sumber daya, pada ketersediaan akuntan, ahli gizi, dan tenaga kerja.
Selain itu, dari sisi anggaran, perhitungan anggaran untuk satu porsi makanan harus dilakukan. Yang tidak kalah krusial, perhitungan kecukupan gizi pada makanan. Dari sisi sarana prasarana, air yang dipakai harus bersih dan tidak berkarat dan jika perlu diberikan bantuan tambahan alat filtrasi.
Rudy juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam koordinasi. “Sayangnya, pemerintah daerah di Kalbar banyak yang belum memasukkan program MBG pada anggaran tahun 2025 ini,” tuturnya.
Menyikapi tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia (SDM), Alexander Rombonang, mengatakan bahwa Pemprov Kalbar akan mendukung pelaksanaan program MBG. Ia juga menyinggung amanat Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang penyusunan APBD 2025, yaitu setiap pemerintah daerah harus menyiapkan dukungan pelaksanaan MBG pada tahun 2025.
“Untuk itu, perlu diidentifikasi kebutuhan yang perlu dibantu pemerintah daerah. MBG ini semaksimal mungkin bisa kita laksanakan. Mau satu atau dua titik, kalau satu langkah, kita bisa laksanakan,” katanya.
Kepala Bappeda Kalbar, Mahmudah, mengatakan bahwa Kementrian Dalam Negeri memberikan keleluasaan untuk dapat memasukkan program MBG dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di 2025. “Pelaksanaannya direncanakan pada Triwulan 1 Tahun 2025, yang sekaligus mengakomodasi program-program Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih,” jelasnya lagi.
