Pembenahan Tata Kelola Birokrasi BUMN

0 227

Terpilihnya Erick Thohir sebagai Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno pada Kabinet Indonesia Maju menujukkan bahwa Presiden Jokowi ingin merombak tatanan birokrasi secara besar-besaran. Pasalnya ketika baru dilantik pada Rabu, 23 Oktober 2019 lalu, Eric Thohir langsung menggelar rapat internal Kementerian BUMN bersama para Deputi serta pejabat terkait. 

Terlebih belum genap dua bulan menjabat Erick Thohir terus melakukan gebrakan demi gebrakan. Selain itu pemangkasan eselon 1 turut menjadi sasaran. Bongkar pasang pejabat sudah sering kali dilakukan. Tak jarang ia mengultimatum para direksi agar bekerja sesuai dengan rencana strategis yang sudah ditetapkan. Selain itu, Eric Thohir juga telah melantik beberapa pejabat di Kementrian BUMN.

Mengulas kembali, setelah sebulan menjabat Erick Thohir telah mengeluarkan kebijakan diantaranya: Pembentukan anak usaha tidak jelas akan disetop, Ubah konsep Superholding menjadi Subholding, Ubah tugas Deputi, dan Tinjau ulang aturan likuidasi BUMN.

Memasuki bulan keempat masa jabatannya Eric Thohir tercatat sudah beberapa kali mengutak-atik posisi petinggi BUMN baik direksi maupun komisaris. Beberapa petinggi dicopot dari jabatannya sebelum masa jabatannya selesai. Hal ini tentu menuai kontroversi. Berikut sejumlah kebijakan bongkar pasang di Kementrian BUMN:

  • Garuda Indonesia

Khusus untuk Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Erick Thohir langsung memecat lima direksi sekaligus. Hal ini berbuntut pada skandal penyeludupan Herley Davidson dan sepeda lipat Brompthon yang menjadi terinding topik. Kelima direksi tersebut adalah Direktur Utama I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra Ari Askhara, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joenarti serta Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

  • Antam

Direktur Utama PT Aneka Tambang Arie Prabowo Ariotedjo digantikan oleh Dana Amin karena dianggap tidak bisa menyelesaikan proyek-proyek yang terbengkalai, salah satunya proyek Nickle Pig Iron (NPI) Blast Furnace di Halmahera Timur. Direktur Keuangan Anton Herdianto digantikan oleh Dimas Wikan Pramudhito. Serta Direktur Pengembangan Usaha Sutrisno S Tatetdagat digantikan oleh Rosono.

  • Asabri

Erick Thohir telah memberhentikan dua Direktur PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero), tak lama setelah sangkutan masalah penempatan investasi. Perusahaan asuransi ini mengalami kerugian 10 trilliun. Kasus ini mencuat ke publik tak lama setelah skandal Jiwasraya.

  • Taspen 

Direktur Utama PT Taspen (Persero) Iqbal Latanro digantikan oleh Antinius NS Kosasih. Kementerian BUMN menyebutkan pencopotan Iqbal Latanro tidak terkait  dengan masalah kinerja. Justru Kementerian menilai kinerja Taspen dan penempatan investasinya baik dan dalam batas yang wajar.

  • Pupuk Indonesia

Komisaris independen Pupuk Indonesia Holding Yanuar Rizky harus mengalami pencopotan secara cepat. Yanuar menyebut pencoptan dirinya dinilai janggal. Pasalnya ia diberhentikan ditengah proses finalisasi laporan keuangan yang sedang dilakukan oleh akuntan publik.

  • ASPD

Perubahan posisi Direksi ASDP ini ditetapkan dalam surat keputusan Menteri BUMN tertanggal 27 Desember 2019 dan resmi berlaku pada 30 Desember 2019. Direksi yang digantikan adalah Direktur SDM dan Layanan Koperasi Wing Antariksa digantikan oleh Wahyu Wibowo. Direktur Teknik dan Fasilitas yang sebelumnya dijabat oleh La Mane digantikan oleh Kusnadi Chandra Wijaya.

  • Pelni 

Penunjukkan Ony Suprihartono sebagai Direksi Keuangan PT Layanan Nasional Indonesia (Persero) menggantikan posisi Tri Andayani. Dan penempatan Masrul Khalimi sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut yang sebelumnya dihabat oleh Harry Boediarto.

Perubahan jumlah perusahaan juga dilakukan, pemerintah akan mengurangi  jumlah BUMN, anak hingga cucu usahanya. Dari 142 BUMN dan 800 anak perusahaan dipastikan akan dikonsolidasikan 70%. Seluruh 27 klaster akan dipangkas menjadi 14 klaster perusahaan sehingga memudahkan Menteri dan wakil-wakilnya untuk melakukan pengawasan. Erick Thohir memastikan pemangkasan anak dan cucu perusahaan tidak akan berdampak kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Lantaran pemangkasan tersebut dapat digabungkan dengan induk usaha sehingga tidak berpengaruh pada karyawan.

Menteri BUMN telah membuat program strategis untuk mengelola perusahaan BUMN sesuai dengan klaster. Hal ini untuk meningkatkan sinergi antar perusahaan BUMN sehingga dapat bekerja optimal dan meningkatkan pendapatan negara

Strategis yang akan dijalankan yaitu: Pertama, ia ingin masing-masing perusahaan punya strategi yang jelas. Kedua, Kementerian BUMN bisa membentuk kemitraan strategis yang didadasarkan pada proses bisnis yang benar bukan kepentingan individu. Ketiga, BUMN tetap membiayai PSO. Keempat, pembangunan ekosistem yang sehat.

BUMN sering kali dianggap pundi-pundi bagi segelintir elit termasuk para Direksi, Komisaris, Pejabat dan Parpol. Sehingga banyak kalangan masyarakat yang geram, opersional BUMN sering direcoki oleh banyak pihak. Sehingga BUMN sulit mandiri dan menjadi perusahaan yang sehat. Maka dari itu implementasi kebijkaan yang dilakukan Erick Thohir dapat merubah struktur organisasi BUMN sehingga tata kelola operasional BUMN dapat diperbaiki. Erick Thohir juga melakukan evaluasi untuk pengoptimalan kinerja.

Tata kelola di BUMN sangatlah penting untuk dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang ini. Dimana banyak BUMN yang melakukan praktik Window Dressing atau manipulasi pembukuan keuangan perusahaan yang terjadi di Garuda, Jiwasraya dan Asabri.

 

Penulis :Mitha Rusmini, Mahasiswa  ProgramStudi Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura

Comments
Loading...