INIBORNEO.COM, Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan layanan digital pemerintah harus dapat diakses seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
“Layanan untuk penyandang disabilitas itu wajib. Wajib untuk memenuhi aksesibilitas bagi semua warga negara. Jangan sampai karena keterbatasan yang dimiliki seseorang, dia tidak bisa mengakses layanan informasi publik,” kata Nezar Patria saat menerima audiensi Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Nezar, transformasi digital tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam mengakses layanan publik. Karena itu, aspek aksesibilitas perlu menjadi standar dalam setiap layanan digital pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, KND menyampaikan hasil evaluasi terhadap situs dan layanan digital Kemkomdigi, termasuk berbagai masukan terkait fitur-fitur yang memudahkan penyandang disabilitas mengakses informasi publik.
Nezar mengapresiasi evaluasi tersebut dan memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan perbaikan agar layanan digital Kemkomdigi semakin ramah bagi penyandang disabilitas.
“Kami sangat mengapresiasi evaluasi yang dilakukan untuk situs Komdigi, terutama untuk akses disabilitas dan fitur-fitur yang membantu teman-teman disabilitas. Kami akan catat dan perbaiki supaya sesuai standar dan benar-benar membantu,” tambahnya.
Ia mengatakan Kemkomdigi telah menghadirkan fitur aksesibilitas pada situs resminya sejak sekitar tiga tahun lalu. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam membangun layanan digital yang inklusif.
Selain KND, isu aksesibilitas dan hak digital bagi penyandang disabilitas juga selama ini mendapat perhatian dari organisasi masyarakat sipil seperti Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Organisasi tersebut secara konsisten mendorong agar transformasi digital, kebijakan platform, hingga layanan publik berbasis digital menjamin hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam mengakses informasi maupun layanan pemerintah.
Kolaborasi antara pemerintah, KND, dan organisasi masyarakat sipil dinilai penting untuk memastikan transformasi digital di Indonesia berjalan secara inklusif, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.
