INIBORNEO.COM, Pontianak — Digitalisasi keuangan di Kota Pontianak dinilai masih tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten dan kota lainnya. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), jumlah pengguna QRIS di Pontianak baru mencapai 12 ribu. Angka ini jauh di bawah capaian daerah lain yang telah menembus 32 ribu pengguna.
“Hal ini menunjukkan masih perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait transaksi cashless,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, dalam rapat pleno bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Pontianak, Rabu (21/5/2025).
Selain membahas implementasi QRIS, rapat tersebut juga menyoroti sejumlah langkah strategis untuk mempercepat perluasan akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rapat ini memiliki arti penting karena terkait dengan upaya meningkatkan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun program pembiayaan lainnya,” tambahnya usai menghadiri rapat pleno di Ruang Rapat Wali Kota.
Menurut Bahasan, rapat pleno juga membahas enam tema dan delapan program utama yang akan menjadi fokus kerja TPAKD Pontianak ke depan. Dalam forum itu, OJK turut memaparkan data serta target capaian yang akan disepakati bersama sebagai dasar perencanaan program digitalisasi keuangan.
Bahasan menekankan pentingnya pemanfaatan digitalisasi dalam memperluas jangkauan layanan keuangan secara inklusif dan efisien di Kota Pontianak.
Data yang disampaikan dalam rapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota untuk memperkuat langkah-langkah percepatan akses keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Ia pun optimistis, peningkatan inklusi keuangan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM.
“Kita harus terus berbenah dan bergerak agar capaian kita bisa lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Kota Pontianak,” pungkasnya
