INIBORNEO.COM, Pontianak – Pemerintah membentuk korporasi daerah dan desa dalam bentuk BUMD, BLUD, dan BUMDesa agar dapat berkontribusi besar dalam pembangunan nasional. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terjadi di Kalimantan Barat.
Hal tersebut ditekankan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap pada Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa untuk Kontribusi Optimal dalam Pembangunan Kalimantan Barat pada Kamis, (10/10) di Aula Bank Kalbar Pontianak.
Guna mendorong hal itu, ia menilai BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat sangat memerlukan penguatan tata kelola korporasi (corporate governance), termasuk dalam hal manajemen risiko (risk management).
“Dari Workshop dan CoffeeTalk ini, komitmen para pemangku kepentingan sangat diharapkan untuk mengakselerasi kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan dan BUMDesa tersebut melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang berkualitas,” tutur Rudy.
Baca Juga : Tinjau Proyek Smelter PT BAI, BPKP Tekankan Manajemen Terkait Risiko Proyek
Workshop dan CoffeeTalk tersebut dilakukan karena BPKP menemukan kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalimantan Barat dalam pembangunan nasional terbilang rendah. Buktinya, dari 25 BUMD se-Kalimantan Barat, baru 6 BUMD yang mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan, BPKP menemukan 11 BUMD yang mengalami kerugian dan membebani pemerintah daerah pada tahun 2023.
BLUD Kesehatan seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) juga belum memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan dalam penyediaan sumber daya pelayanan kepada masyarakat, salah satunya pelayanan terkait waktu tunggu rawat jalan yang masih belum sesuai dengan standar.
“Pun demikian dengan BUMDesa. Mereka mayoritas tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa (PADes), bahkan malah kebanyakan membebani desa,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Rudy juga menyampaikan pentingnya peran stakeholders, dalam hal ini biro/bagian perekonomian dan pembangunan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta inspektorat daerah dalam membina dan mengawasi tata kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUM Desa.
Workshop yang dihadiri oleh para kepala biro/bagian perekonomian dan pembangunan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, inspektur daerah, direktur BUMD, dan direktur RSUD (BLUD) se-Kalimantan Barat tersebut dibuka oleh Pj Gubernur Kalimantan Barat.
Kegiatan juga dilengkapi dengan materi Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, serta sharing session dari Kepala Sub Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan, dan Aneka Usaha, Kementerian Dalam Negeri, Bambang Ardianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Hendra Bachtiar, dan perwakilan dari PT Huawei Tech Investment Nanda Ilham.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga melakukan diskusi terkait penerapan tata kelola yang baik, termasuk menerima wawasan baru mengenai peran cloud computing dalam penguatan tata kelola korporasi yang disampaikan oleh PT Huawei Tech Invesment.