INIBORNEO.COM, PONTIANAK – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengadakan Exit Meeting untuk mengevaluasi percepatan penurunan kasus stunting di ruang rapat perwakilan BKKBN provinsi Kalbar, Selasa (9/5/2023)
Menurut Auditor dari BPKP Provinsi Kalbar, Bagus Rangga Wiratama, hasil evaluasi menunjukkan kasus stunting di Kalbar masih tinggi. Namun ia tetap mengapresiasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik.
“Kendala utama di lapangan adalah kurangnya koordinasi antara dinas, hal ini yang dibahas dalam pertemuan Exit Meeting hari ini. Belum semua kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting terdokumentasi dengan baik, padahal substansinya ada, seperti pelatihan PKH atau rapat rembuk stunting.” terangnya
Secara garis besar, fokus dari pertemuan ini, BPKP ingin membandingkan Perpres dan RAN PASTI serta realisasinya di lapangan seperti apa.
“Dengan perbandingan tersebut kita bisa mencarikan solusi bagaimana menurunkan kasus stunting di Kalbar,” katanya.
Kabid Kesmas Dinkes Provinsi Kalbar, dr. Purwitasari menilai perlunya sinergi dari seluruh OPD terkait penanganan stunting di Kalbar.
“Saat ini, prevalensi stunting di Kalbar mencapai sekitar 27,8 persen dari angka nasional yang berkisar 21 persen. Koordinasi dengan OPD terus dilakukan dengan inovasi terutama edukasi gizi dan pencegahan anemia pada remaja putri,” kata Purwitasari.
Gubernur Kalbar sangat peduli dengan stunting ini dan berinisiatif memberikan tablet penambah darah yang disebut Jumat Membara untuk remaja putri setiap sebulan sekali.
“Bapak Gubernur Kalbar berinovasi dengan program Jumat Membara yakni pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri yang diberikan setiap sebulan sekali sebagai upaya pencegahan stunting di Kalbar,” tambahnya.
Menurut Sekretaris BKKBN Provinsi Kalbar, Abdul Rakhman, rapat ini melibatkan TPPS provinsi dan kabupaten. Hasil ini akan dipaparkan kepada BPKP dan akan ada rapat antar bidang dipertengahan tahun. Kabupaten yang angka stuntingnya tinggi akan diprioritaskan untuk diintervensi.
“Hasil rapat bersama BPKP Prov. Kalbar ini akan kita paparkan kepada TPPS provinsi dan kabupaten, dan dipertengahan tahun akan ada rapat kembali antar bidang, pada intinya kabupaten yang angka stuntingnya tinggi akan kita intervensi sehingga angkanya turun,” ungkap Abdul Rakhmat.
Sesuai dengan tupoksinya, Bappeda Provinsi Kalbar melakukan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari provinsi/kota dan kabupaten. Menurut Supriyani selaku Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Kalbar, penanganan stunting tidak hanya melibatkan pemerintah saja namun perlu adanya kerjasama dengan semua pihak.
“Penanganan kasus stunting di Kalbar harus melibatkan semua pihak tak terkecuali masyarakat dan pihak swasta mempunyai tanggung jawab yang sama,” ungkap Supriyani.
Bappeda Kalbar sendiri terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya stunting dan pencegahan mulai dari proses pernikahan hingga mempunyai anak.
“Bappeda Provinsi Kalbar terus mengefektifkan sumber daya yang ada karena pembangunan bukan hanya untuk kesehatan saja namun juga bidang lain. Untuk itu, perlu adanya kerjasama antar OPD bagaimana bisa bersinergi dan bekerjasama bahkan melibatkan pihak swasta agar stunting di Kalbar bisa turun sesuai dengan harapan dari pemerintah,” tukasnya
