INIBORNEO.COM, Pontianak – Perempuan penyandang disabilitas didorong mengambil peran lebih besar sebagai penggerak aksi iklim di Kalimantan Barat. Selama ini, kelompok disabilitas dinilai masih lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat, padahal mereka memiliki kapasitas untuk terlibat dalam penyusunan hingga pelaksanaan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“Penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok penerima manfaat, melainkan subjek dan aktor penting pembangunan yang memiliki peran, pengalaman serta kapasitas kepemimpinan yang sangat bernilai. Pemerintah Provinsi Kalbar terus berkomitmen mendorong dan menjamin kesetaraan di semua sektor, termasuk dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” tulis Gubernur Kalbar dalam sambutan yang dibacakan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Sefpri Kurniadi, saat membuka Lokakarya Kepemimpinan Perempuan Penyandang Disabilitas di Hotel Orchadz Pontianak, Senin (03/08/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kalbar bersama The Asia Foundation melalui Program IN-CLIMATE (Inclusive Climate Action) itu diikuti 79 peserta. Di antaranya terdapat sembilan penyandang disabilitas muda dari berbagai ragam disabilitas, seperti tuli, daksa, netra, dan intelektual.
Sefpri mengatakan, setiap individu memiliki potensi yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas dalam isu perubahan iklim perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.
Ia juga mengajak penyandang disabilitas untuk terus mengembangkan kemampuan diri dan tidak ragu mengambil peran sebagai pemimpin di berbagai bidang.
“Untuk seluruh saudara-saudari penyandang disabilitas, tetap semangat, terus mengasah potensi diri, percaya pada kemampuan yang dimiliki dan jangan ragu untuk tampil mengambil peran kepemimpinan. Suara dan kontribusi Anda sekalian sangat berarti bagi kemajuan daerah ini,” ujarnya.
Ketua HWDI Kalbar, Linda Fardini, mengatakan lokakarya tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perempuan penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi dalam aksi iklim berbasis hak asasi manusia dan prinsip inklusi.
Menurutnya, peserta juga dibekali pemahaman mengenai keterkaitan antara krisis iklim, gender, dan disabilitas, termasuk pentingnya penyediaan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan kegiatan.
“Kegiatan ini juga mendorong komitmen peserta untuk mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam kebijakan dan program aksi iklim di institusinya,” kata Linda.
Ia menjelaskan, melalui Program IN-CLIMATE, HWDI bersama The Asia Foundation telah menyusun Modul Pengembangan Kapasitas Disabilitas Inklusif dalam Aksi Iklim. Modul tersebut disusun melalui proses kajian, penyusunan materi, konsultasi, hingga pelatihan calon fasilitator dari berbagai ragam disabilitas.
Sebagai tindak lanjut, HWDI menggelar pelatihan bagi para pemangku kepentingan sebagai media diseminasi modul sekaligus memperkuat kapasitas berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan aksi iklim.
Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menghadapi krisis iklim, menyediakan akomodasi yang layak, menerapkan etika interaksi yang tepat, serta mengintegrasikan perspektif disabilitas dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan aksi iklim di institusi masing-masing.
