INIBORNEO.COM, Pontianak – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu sorotan utama dalam aksi yang digelar ratusan mahasiswa di Bundaran Digulis, Pontianak, Kamis (18/6/2026). Mahasiswa menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai mengorbankan sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
“Anak-anak Indonesia tentu berhak mendapatkan kehidupan yang sehat. Tetapi sebuah kebijakan tidak hanya dapat dinilai dari niatnya saja. Kita juga harus melihat implementasi dan dampaknya,” kata Fahri Andhika, Ketua BEM FKIP Universitas Tanjungpura.
Ia juga menuturkan bahwa mahasiswa tidak menolak tujuan awal MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, sebuah kebijakan harus dinilai berdasarkan dampak dan implementasinya.
“Yang dibutuhkan Kalimantan Barat saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Program seperti MBG bisa dijalankan apabila persoalan-persoalan mendasar tersebut sudah terselesaikan,” ujarnya.
Fahri juga menilai Kalbar masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik hingga keterbatasan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah. Karena itu, mahasiswa mendesak agar pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Oleh karena itu maka saya rasa tidak ada alasan untuk kita terus melanjutkan program ini tanpa evaluasi yang panjang. Kami menuntut penghentian sementara program MBG untuk dievaluasi total agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia,” katanya.
Selain persoalan anggaran, mahasiswa juga menyoroti dampak program tersebut terhadap dunia pendidikan. Fahri menyebut sejumlah pendidik mengeluhkan bertambahnya beban kerja akibat keterlibatan dalam pelaksanaan MBG.
“Pendidik pada hari ini menyatakan mereka benar-benar terbebani. Waktu yang tadinya dimaksimalkan untuk pendidikan dan mengajar teralihkan kepada program-program MBG,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Tuntutan evaluasi MBG menjadi bagian dari 16 poin tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi tersebut. Selain MBG, massa aksi juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, hingga berbagai isu yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Di tengah aksi, Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Rasmidi, menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa. Ia mengaku memahami keresahan yang berkembang terkait pelaksanaan MBG, namun menegaskan DPRD Kalbar tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat tersebut.
“Besok saya stop itu MBG. Tapi kami tidak punya kekuasaan itu,” katanya di hadapan massa aksi.
Meski demikian, Rasmidi menyatakan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menyoroti dugaan penyimpangan yang mencuat dalam program tersebut dan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang terlibat.
“Sudah ada tersangkanya. Sudah menjadi kewenangan aparat hukum,” ujarnya.
Bahkan, ia menyebut pelaku korupsi dalam program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat layak mendapatkan hukuman berat. “Harusnya menurut saya, itu hukumannya mati,” katanya.
Selain MBG, Rasmidi turut menanggapi tuntutan mahasiswa terkait Dana Bagi Hasil yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi Kalimantan Barat sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menurutnya, DPRD Kalbar selama ini juga terus memperjuangkan peningkatan porsi DBH kepada pemerintah pusat.
“Kami ini sampai menampar meja dengan kementerian, masa Kalimantan Barat daerah penghasil sawit, tambang, tapi kenapa kami dikasih kecil?” ujarnya.
Mahasiswa menilai persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan pembangunan yang besar. Mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
“Selama ketidakadilan itu masih dirasakan dan selama masih ada kebijakan yang dinilai bermasalah, maka perlawanan dan kritik akan terus kami lakukan,” tegas Fahri.
Mahasiswa juga mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah.
