INIBORNEO.COM, Mempawah – Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Kalimantan Barat melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terhadap Tinjauan Ulang Standar Pelayanan di lingkungan IPDN Kampus Kalimantan Barat, Rabu (20/5).
Kegiatan yang digelar di Ruang Graha Wyata Praja tersebut dihadiri jajaran pimpinan kampus, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dosen, tenaga kependidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Barat, serta mahasiswa IPDN dari dua program studi dengan jumlah peserta mencapai 148 orang.
Kepala Bagian Administrasi Umum dan Informasi IPDN Kampus Kalimantan Barat, Dedi Robandi, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari upaya institusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan sivitas akademika.
“Kami ingin memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun praja,” katanya.
Kegiatan ini juga menjadi komitmen IPDN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kampus yang profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pendidikan kepamongprajaan.
Ia pun berharap melalui Forum Konsultasi Publik tersebut dapat menghimpun berbagai masukan konstruktif dari peserta dan pemangku kepentingan guna memperkuat standar pelayanan di lingkungan kampus.
Joseph Balhatsar Suni, dari Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian Dalam Negeri dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui penerapan standar pelayanan dan pelaksanaan konsultasi publik secara berkelanjutan.
“Tujuan utama standar pelayanan adalah menjamin kualitas layanan kepada praja agar sesuai dengan hak dan kebutuhan mereka. Karena itu, evaluasi dan konsultasi publik menjadi penting untuk memastikan pelayanan terus berkembang dan semakin baik,” katanya.
Joseph juga menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik harus dilakukan secara adaptif mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi.
Sementara itu, Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Anindita Primastuti hadir memberikan paparan terkait mutu pelayanan akademik. Ia menjelaskan mengenai pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran, efektivitas layanan akademik, serta penguatan sistem pendidikan kepamongprajaan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Barat, Hazmi turut hadir memaparkan mengenai digitalisasi pelayanan perpustakaan. Ia menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akses layanan informasi dan literasi di era modern.