INIBORNEO.COM, Pontianak – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Kalimantan Barat mengecam penembakan terhadap petani oleh PT ABS di Bengkulu Selatan. Mereka juga menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab karena tidak mampu menyelesaikan konflik agraria berkepanjangan.
Ketua Agra Kalbar, Abdul Majed dalam pernyataan sikapnya menyebut peristiwa ini geger setelah beredar video kekerasan disertai dengan penembakan yang dilakukan oleh keamanan PT ABS kepada lima Petani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia menilai kejadian ini disebabkan oleh konflik agraria yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan.
“Bahkan selain penembakan, petani kerap mendapatkan teror, pengerusakan pondok dan pengerusakan tanaman masyarakat oleh pihak perusahaan,” katanya.
Ia menilai konflik agraria di Bengkulu Selatan hanyalah salah satu dari ribuan konflik agraria di Indonesia. Pecahnya konflik agraria yang menimbulkan korban tersebut menambah daftar kegagalan negara menyelesaikan konflik agraria, yang terus berulang dan berlarut, dimana kaum tani dan masyarakat pedesaan selalu menjadi korban dan harus menanggung semua penderitaan materiil dan spiritual.
Konflik agraria selain tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, ia menilai perusahaan dengan relasi kuasanya menjadikan dirinya sebagai penguasa mutlak dengan berbagai sumber daya melakukan tindasan kepada kaum tani, merampas tanah, memecah belah masyarakat dan melakukan kekerasan bahkan hingga pembunuhan.
“Kondisi nyata yang terjadi di Bengkulu Selatan menambah deretan panjang dan pukulan telak kepada rakyat, terkhusus kaum tani dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber penghidupannya,” terangnya.
Ironisnya, kata dia, konflik agraria ini dilatarbelakangi oleh tindakan pemerintah memberikan izin kepada perusahaan, yang kenyataannya di atas lahan tersebut masih dikerjakan oleh kaum tani sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. “Derita kaum tani kemudian ditambah dengan tidak diakuinya kaum tani oleh pemerintah sebagai pemilik sahnya,” sambungnya.
Ia pun menilai situasi yang dialami oleh kaum tani di Bengkulu Selatan, sama persis yang dialami oleh kaum tani dan suku bangsa Minoritas atau masyarakat adat di Wilayah kalimantan Barat, lahan mereka dirampas oleh perkebunan besar kelapa sawit, diciptakan konflik horizontal sesama rakyat bahkan diiming-imingi kesejahteraan.
“Nyatanya, kemiskinan terus menjadi teman hidup rakyat di Kalimantan Barat,” tuturnya.
Atas situasi demikian, AGRA Kalbar menyatakan dukungan dan bersolidaritas yang tinggi kepada kaum tani Bengkulu Selatan untuk memperjuangkan hak atas tanah dan penghidupannya. Pihaknya menyampaikan enam tuntutan kepada PT ABS dan Pemerintah Indonesia untuk. Pertama, menghentikan perampasan tanah milik kaum tani di Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan
Kedua, menghentikan semua kegiatan PT ABS di lahan kaum tani Bengkulu Selata. Ketiga memberikan ganti kerugian tanaman, pondok dan lainnya yang dirusak oleh PT ABS dalam melakukan perampasan lahan sesuai nilai kerugian kaum tani. Keempat, menangkap dan adili pelaku penembakan terhadap lima kaum tani dan hentikan intimidasi, teror dan kekerasan kepada kaum tani.
Kelima, meminta pemerintah daerah maupun pusat mencabut semua izin operasi PT ABS karena terbukti gagal menjalankan prinsip perkebunan sawit berkelanjutan, dan melanggar prinsip hak asasi manusia melalui tindakan kekerasan bersenjata dan teror. Keenam, mewujudkan reforma agraria sejati dan bangun industrialisasi nasional.
“Kami juga menyerukan kepada kaum tani, Nelayan, Suku Bangsa Minoritas atau masyarakat adat, kaum buruh, pemuda mahasiswa dan perempuan Indonesia unutuk bersama-sama mendukung dan ambil bagian berjuang mewujudkan Reforma Agraria sejati di Indonesia sebagai syarat terciptanya industrialisasi nasional,” pungkasnya.
