INIBORNEO.COM, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, turun langsung menerima massa aksi driver ekspedisi dalam aksi damai di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes atas kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya jenis solar, yang berdampak pada sektor logistik dan distribusi barang di wilayah Kalimantan Barat.
“Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini, dan kita akan memberikan instruksi serta himbauan kepada Pertamina agar segera menertibkan distribusi BBM,” ungkap Krisantus.
Selanjutnya dalam kesempatan tersebut Krisantus juga menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dalam waktu satu minggu kedepan. Instruksi tersebut mencakup penertiban distribusi BBM di seluruh SPBU, Penataan jalur antrian BBM untuk ekspedisi agar tidak terjadi konflik. Sanksi bertahap bagi SPBU nakal, mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional.
“Kita akan beri sanksi tegas bagi SPBU yang tidak mengikuti aturan, karena kita ingin BBM ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tuturnya.
Krisantus juga mengatakan bahwa persoalan distribusi BBM memang menjadi masalah serius di Kalimantan Barat. Dengan adanya penyampaian aspirasi ini tentunya Pemerintah Provinsi Kalbar menyambut baik dan akan segera menindaklanjuti dengan mengambil langkah yang tepat untuk kepentingan masyarakat, khususnya para pengemudi ekspedisi.
Dikatakannya, adapun salah satu fokus utama Pemprov dalam memberantas praktik mafia BBM yang selama ini diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi. Dalam hal ini Krisantus menyebutkan bahwa beberapa waktu terakhir media sosial ramai dengan informasi soal praktik-praktik kecurangan di SPBU, bahkan hingga menimbulkan insiden yang tidak diinginkan.
“Kita tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia-mafia solar yang mengambil keuntungan pribadi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas,” ucapnya.
Kemudian menanggapi keberadaan pelangsir atau pengecer BBM yang seringkali menyebabkan antrian panjang dan kelangkaan di SPBU, Wagub Kalbar mengungkapkan bahwa aktivitas tersebut seharusnya tidak diperbolehkan. Namun, ia juga memahami adanya keterkaitan ekonomi antara pelangsir dan para sopir di lapangan dimana sama-sama mencari rejeki.
“Sebenarnya pelangsir ini tidak boleh. Tapi mereka juga mencari nafkah, dan di lapangan ada saling pengertian dengan para supir. Namun, kita tidak ingin pelangsir lebih dominan daripada ekspedisi yang membawa barang ke daerah,” terangnya.
Pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ini juga menghimbau kepada masyarakat terutama para sopir ekspedisi untuk melaporkan SPBU yang terbukti nakal atau melakukan penyelewengan distribusi BBM langsung ke pihak Pertamina atau aparat penegak hukum.
“Laporkan langsung ke Pertamina atau aparat penegak hukum. Lebih baik ke penegak hukum agar bisa segera ditindak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tutupnya.
