INIBORNEO.COM, Pontianak – Kalimantan Barat (Kalbar) masih mengalami deforestasi sepanjang tahun 2024 guna memenuhi kebutuhan industri ekstraktif. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar mencatat provinsi ini kehilangan tutupan hutan seluas lebih dari 39.000 hektare sepanjang 2024.
“Sepanjang tahun 2024, Kalbar kehilangan tutupan hutan seluas 39.598 hektare, imbas dari ekspansi industri ekstraktif seperti perkebunan sawit, pertambangan, dan proyek-proyek skala besar yang rakus ruang,” ungkap Hendrikus Adam, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, dalam peringatan Hari Bumi di Kota Pontianak, Senin (28/4/25).
Ia menilai deforestasi yang terjadi turut menghancurkan kawasan ekosistem gambut, sehingga mempercepat laju perubahan iklim. Perubahan iklim ini pula yang kemudian menjadi pemicu bencana ekologis yang terus berulang di Kalimantan Barat. Banjir besar melanda sembilan kabupaten dan kota, termasuk Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Landak, Bengkayang, Sekadau, Ketapang, dan Kapuas Hulu.
Berdasarkan pantauannya, dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter, banjir ini menimbulkan kerusakan infrastruktur, merusak lahan pertanian rakyat, dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut menyebabkan kualitas udara memburuk drastis, memperburuk kondisi kesehatan terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Adam menilai krisis ini diperparah dengan rencana pemerintah terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Dimana rencana tapak pembangunannya berada di Pulau Semesak, Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Proyek yang didorong sebagai bagian dari agenda “Energi Baru” ini dinilai WALHI Kalimantan Barat sebagai sesat fikir dan kebohongan publik dalam memahami transisi energi.
“Kita tidak berbicara soal ketakutan terhadap teknologi, tetapi tentang tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi generasi mendatang dari ancaman yang tak terlihat,” tegas Adam.
Ia kembali mengingatkan, sejarah mencatat tragedi Chernobyl di Ukraina dan Fukushima di Jepang sebagai bukti nyata bahwa energi nuklir menyimpan risiko yang luar biasa besar terhadap keselamatan manusia dan ekosistem.
Sementara itu, dalam memperingati Hari Bumi 2025, WALHI Kalimantan Barat menggelar diskusi bertema “Earth Day: Kalimantan Barat Darurat Bencana Ekologis”. Diskusi ini melibatkan jejaring komunitas, mahasiswa, dan aktivis lingkungan yang berbagi pengalaman lapangan serta analisis mendalam tentang akar penyebab krisis ekologis di Kalbar.
Selain diskusi, momentum ini juga digunakan untuk menyerukan bahwa Hari Bumi bukan tentang sebuah perayaan, melainkan panggilan darurat untuk mengubah arah pembangunan yang selama ini abai terhadap keberlanjutan lingkungan.
Walhi Kalbar juga menegaskan bahwa penyelesaian krisis ekologis harus dimulai dari penghentian deforestasi untuk ekspansi industri ekstraktif serta perlindungan ketat terhadap kawasan gambut, hutan adat, dan sumber air. Selain itu, pihaknya juga menekankan penolakan terhadap proyek berisiko tinggi seperti PLTN serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan ekologi.
“Kalbar tidak butuh lebih banyak proyek tambang atau energi kotor berkedok energi baru. Yang kita butuhkan adalah hutan lestari, air bersih, tanah subur, dan ruang hidup yang aman untuk semua,” tambahnya.
Ke depan, WALHI Kalimantan Barat bersama jejaring akan melanjutkan konsolidasi menuju Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni 2025. Berbagai rencana aksi telah disiapkan, termasuk kampanye publik hingga kampanye penyelamatan Sungai Kapuas sebagai ikon penting keberlanjutan di Kalimantan Barat.
Hari Bumi tahun ini bertemakan “Our Power, Our Planet”, Adam pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bangkit dan menjadi bagian dari perubahan. “Menyelamatkan bumi berarti menyelamatkan masa depan,” pungkasnya.
