INIBORNEO.COM, Pontianak – Presiden Prabowo Subianto kembali membuat pernyataan terkait pengelolaan sumberdaya alam (SDA) di Indonesia dalam lima tahun kedepan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada akhir tahun 2024. Ia mengajak untuk memperluas perkebunan sawit tanpa takut terjadi kerusakan hutan atau deforestasi.
Firdaus Cahyadi, pendiri Indonesian Climate Justice Literacy melihat hal tersebut sebagai sinyal buruk bagi pengelolaan SDA di Indonesia. “Pernyataan itu menegaskan bahwa model pembangunan di bawah komandonya tidak memiliki visi lingkungan hidup yang memadai,” ucapnya.
Ia juga melihat dari berbagai pidato Prabowo bahwa konsep pembangunan yang ia tawarkan didasarkan pada kesesatan berpikir dalam melihat persoalan lingkungan hidup dan pembangunan.
“Kesesatan berpikir itu memandang manusia sebagai pusat alam semesta. Konsekuensinya, ia memandang alam hanya alat bagi pemuasan kepentingan ekonomi manusia,” lanjutnya.
Selain itu, kepentingan ekonomi manusia yang mengorbankan kelestarian alam itu adalah segelintir elite ekonomi-politik di industri ekstraktif, seperti perkebunan dan pertambangan skala besar. Sementara mayoritas warga akan menjadi korban dari model pembangunan yang merusak alam itu.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan ekstraktif yang ditawarkan Prabowo berpotensi meningkatkan konflik agrarian dengan masyarakat lokal dan jika terus dilanjutkan maka akan menyisakan kerusakan alam, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kemiskinan bagi masyarakat lokal.
“Publik tidak boleh tinggal diam terhadap model pembangunan ekstraktif yang dipromosikan Presiden Prabowo Subianto, karena jika diam maka publik sendiri yang akan menjadi korbannya,” tegasnya.
