INIBORNEO.COM, Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus menunjukkan perannya dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di daerah, khususnya di Kalimantan Barat. Hari ini, BPKP secara resmi telah berkontribusi positif sebesar Rp4,657 triliun dalam menyelamatkan dan mengefisienkan anggaran negara/daerah di wilayah tersebut.
Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengukuhkan Rudy M. Harahap sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dalam sebuah acara di Kantor Gubernur pada tanggal 30 Januari. Rudy, yang kini memegang tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah, diharapkan dapat terus membantu dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah.
Pada acara pengukuhan, Harisson menyatakan apresiasinya terhadap BPKP yang senantiasa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategisnya.
“BPKP merupakan lembaga non-kementerian yang senantiasa adaptif mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan strategisnya. Diharapkan juga, BPKP akan terus menyeimbangkan pengawalan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan,” ujarnya.
Rudy M. Harahap, yang menggantikan Ayi Riyanto, diharapkan dapat melanjutkan kinerja BPKP dalam membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai berbagai tujuan pembangunan. Harisson menyebut beberapa tujuan tersebut, termasuk penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan pendapatan asli daerah.
Pengukuhan ini juga dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, serta berbagai pejabat daerah, Walikota, Bupati, dan perwakilan instansi vertikal. Raden Suhartono menyampaikan bahwa kerja sama BPKP dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, dan aparat penegak hukum sangat luas dan akan terus ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Raden Suhartono juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kinerjanya, mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Setelah dikukuhkan, Rudy M. Harahap menyampaikan bahwa BPKP Provinsi Kalimantan Barat telah berkontribusi positif terhadap keuangan negara/daerah senilai Rp4,657 triliun. Kontribusi ini mencakup optimalisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp2,461 miliar, efisiensi pengeluaran negara/daerah sebesar Rp4,601 triliun, dan penyelamatan keuangan negara/daerah sebesar Rp53,56 miliar.
Evaluasi BPKP atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat juga berhasil mengungkap potensi program/kegiatan yang tidak efektif dan tidak efisien senilai Rp4,601 triliun atau 77,02% dari total anggaran pada 5 sektor, yaitu Ketahanan Pangan, Kemiskinan, UMKM, Stunting, dan Pariwisata. Rudy M. Harahap mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat untuk meningkatkan komitmen dalam mewujudkan good governance melalui implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi.
