INIBORNEO.COM, Pontianak – Bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam, realitas pertanian pangan dan pelestari hutan khususnya di Kalimantan Barat peran perempuan melebihi peran laki-laki dalam proses dan prakteknya. Perempuan berperan besar dalam menjamin keamanan ketersediaan stok pangan di rumah yang mereka dapatkan dari aktivitas budidaya, maupun aktivitas di kawasan hutan.
Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khainur saat membuka diskusi Perempuan dan Keberlanjutan Sumber Penghidupan dengan menghadirkan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalbar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalbar serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Kalbar di Hotel Mercure, Rabu (2/9/2020).
Salah satu sistem pertanian tradisional keberlanjutan sumber penghidupan bagi perempuan adalah dengan huma/uma/umme atau biasa disebut berladang/bersawah. Dari sini, “kearifan lokal” terkait pengelolaan pertanian pangan dan lanskap pertanian secara keseluruhan di desa terjaga dan lestari.
“Bagi perempuan, Huma/Uma merupakan wadah sosial dan ekonomi dimana ruang pertemuan, ruang kolaborasi, chat room bahkan dari sana mereka bisa merancang pemenuhan ekonomi perempuan secara bersama-sama. Dan yang lebih penting adalah menjaga “kearifan lokal” terkait pengelolaan pertanian pangan dan lanskap pertanian secara keseluruhan di desa karena semua informasi tersebut kini menjadi milik mereka,” tambah Laili.
Menurutnya, hingga saat ini, perempuan masih setia dalam menjalankan praktek pertanian pangan berkelanjutan ini, karena perempuan menganggap bahwa bertani tidak hanya makna ekonomis semata tapi apa yang ada dalam konsep Uma/Umme itu sendiri, yaitu nilai sosial, budaya dan lingkungan.
“Atas dasar ini, Gemawan yang didukung oleh Bothends merasa perlu untuk mendiskusikan tentang kondisi perempuan, pertanian pangan lokal dan tata guna lahan ini, untuk bersama membangun kesefahaman dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat khususnya perempuan yang masih setia dengan pilihan hidup mereka untuk sustainability livelihood,” katanya lagi.
Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalbar Yuliana Yulinda mengatakan, sedikitnya ada 1316 petani perempuan yang terdata di Kalbar. Selain sebagai pelaku usaha tani, bahkan ada pula yang menjadi pemimpin di kelompok tani.
Meski belum ada kebijakan spesifik untuk petani perempuan, namun sudah ada program yang mendukung petani pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat ditengah masa pandemi covid19.
“Mungkin nanti bisa dimasukkan dalam program khusus untuk petani berkelanjutan. Kita terbuka untuk kerjasama membuat pelatihan untuk ibu-ibu di masa Pandemi dengan pelatihan budidaya di lahan pekarangan. Ada pula pelatihan untuk membuat pestisida nabati. Kita siap membantu dan gratis tidak perlu dibayar,” ucapnya.
Selain itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura juga terus mensosialisasikan Pergub 103 tahun 2020 tentang pembukaan area lahan berbasis kearifan lokal ini sebagai pedoman bagi petani dan perlindungan terhadap pertanian lokal.
Hal yang sama juga dijelaskan Kabid Ketenagakerjaan dan SDM Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar Ari Sunarna. Untuk perempuan yang bekerja di perusahaan sawit, ia meyakinkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap pekerja perempuan di perusahaan sawit yang tergabung dalam GAPKI sudah sesuai standar ISPO (indonesian Sustainable Palm Oil System).
” Perusahaan bahkan memberikan ruang untuk perempuan yang bekerja dengan membawa anaknya. Kita sediakan lengkap dengan tenaga kesehatan serta pemenuhan gizi anak seperti pemberian susu,” jelasnya.
Terkait penghidupan pertanian berkelanjutan, ia memastikan perusahaan tetap berada di koridor ketentuan yang berlaku sehingga tidak menghilangkan petani lokal berkelanjutan.
“Malah peluang usaha bidang ekspor impor bereluang besar untuk petani tradisional. Kemudian penyerapan tenaga kerja lokal serta peluang usaha-usaha lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat di sekitar perusahaan,” tukasnya. (r-papiadjie)
