INIBORNEO, Pontianak – Luas lahan tanaman pangan yang terkena Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Kalimantan Barat relatif rendah. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Kalimantan Barat (Kalbar) mencatat, sepanjang tahun 2019, luas lahan yang terganggu oleh OPT hanya sekitar 0,13 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
“Kita bersyukur dari data yang ada bahwa OPT di Kalbar relatif rendah dan terkendali yakni hanya 0,13 persen dari total luas tanam tanaman pangan,” ungkap Kepala Distan TPH Kalbar, Heronimus Hero, kemarin.
Dia mengatakan, terkendalinya OPT tersebut, tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh para petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT). Petugas POPT menurutnya cukup baik dalam melaksanakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, melalui upaya dalam mempersiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mengadakan bimbingan dan pengembangan.
Dia menyebut, beberapa jenis OPT yang paling mendominasi menyerang lahan pertanian di Kalbar adalah tikus, pengerek batang dan walang sangit. Selain OPT, hal lain yang dapat mempengaruhi gagal panen adalah faktor iklim. Menurutnya, perubahan iklim sangat berdampak terhadap produktivitas, hingga kualitas pertanian.
“Pengaruh iklim terhadap pertanian ini cukup terasa yakni saat musim kekeringan. Tahun ini saja kondisi kekeringan di Kalbar lebih lama satu bulan dari periode sebelumnya. Kondisi ini yang mesti kita sesuaikan, apakah dari jenis tanaman atau waktu tanam yang disesuaikan,” pungkas dia.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Kementan, Edy Purmawan menyebutkan, secara nasional lahan yang terdampak OPT hanya 2,2 persen. Angka tersebut, menurutnya masih di bawah batas maksimal yang ditargetkan yakni 3 persen. “Ini tentu terus kita maksimalkan sehingga dapat ditekan angka lahan yang terkena OPT tersebut,” ujar dia.
Pihaknya saat ini berupaya untuk terus mendorong kepada dinas pertanian di seluruh Indonesia untuk terus mengendalikan OPT secara maksimal. Terkait pengaruh iklim, menurutnya hal tersebut juga menjadi perhatian utama pemerintah pusat. “Untuk perubahan iklim seperti kemarau dan banjir tentu juga menjadi perhatian. Sebab hal itu dampaknya mulai signifikan,” tutup dia.
