INIBORNEO, Pontianak – Tim pengembang kurikulum muatan lokal gambut dan mangrove menyelenggarakan diskusi terpumpun (FGD) mengenai tanah gambut dan tanaman mangrove wilayah Kubu Raya yang diadakan di hotel Gardenia, (29/3/22).
FGD yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, M.Ayub, S.PD tersebut merupakan diskusi tindak lanjut dari lokakarya dengan tujuan untuk membangun kesamaan persepsi serta saran dari stakeholder Kabupaten Kubu Raya dalam pembangunan muatan lokal gambut dan mangrove.
“Gambut dan mangrove menjadi target dari pemerintah kabupaten Kubu Raya untuk lebih dicintai. Mengedukasi sejak dini menjadi salah satu cara yang dihadirkan oleh satuan pendidikan yang ada”, Ungkap Kepala Dinas Pendidikan M.Ayub dalam kata sambutannya.
Muatan lokal merupakan instrumen edukatif yang dirasa tepat guna membangun kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya upaya perlindungan dan pemanfaatan serta fungsi lingkungan mengenai gambut dan mangrove sejak dini. Kurikulum muatan lokal telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dengan salah satu payung hukumnya berupa Undang-undang No.20 Tahun 2003 dan peraturan pemerintah No.19 Tahun 2005 dan peraturan mentri pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013.
Tim pengembang kurikulum dan muatan lokal dipimpin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya serta beranggotakan staff Dinas Pendidikan dan beberapa stakeholder terkait. Kegiatan pengembangan kurikulum ini juga didukung oleh BRGM dan ICRAF.
“Kami mengajak ICRAF Indonesia dan BGRM yang lebih memahami konten materi tentang gambut untuk menghadirkan kurikulum muatan lokal gambut dengan konsep yang lebih memajukan Kubu Raya”, ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.
Terakhir dalam pidato Ketua Dinas Pendidikan menyampaikan harapannya dengan adanya edukasi lingkungan gambut dan mangrove masyarakat khususnya di Kabupaten Kuburaya dapat lebih mengenal, mencintai, mengelola serta memanfaatkan dan menjaga lahan gambut dan mangrove agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.