INIBORNEO.COM, Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berpotensi menimbulkan total biaya ekonomi dan kesehatan antara Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Dalam kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi yang mengalami dampak ekonomi terbesar akibat kebakaran tersebut.
Kajian bertajuk Yang Sesak Napas dan Yang Membayar: Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan yang ditulis Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara itu mencatat total kerugian ekonomi akibat hilangnya aset fisik dan terganggunya aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun.
Angka tersebut belum menghitung kemungkinan meluasnya kebakaran hutan dan lahan hingga akhir 2026. Dalam skenario biaya yang lebih luas, termasuk dampak kesehatan masyarakat, total kerugian diperkirakan dapat mencapai Rp123,1 triliun. Nilai kerugian tersebut setara dengan sekitar 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026.
CELIOS menyebut kerugian ekonomi karhutla tidak hanya berasal dari aset yang terbakar. Kebakaran juga mengganggu berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga sektor akomodasi serta makanan dan minuman. Akibatnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan sektor kehutanan, tetapi menjalar ke berbagai sektor ekonomi lainnya.
Berdasarkan data yang diolah CELIOS, potensi kerugian ekonomi mencapai Rp29,54 triliun atau setara 0,23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan dampak negatif ekonomi terbesar, mencapai Rp5,7 triliun. Kerugian Kalimantan Barat tersebut disusul Papua Barat sebesar Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,8 triliun.
Besarnya dampak ekonomi di Kalimantan Barat sejalan dengan luas lahan yang terbakar. Provins ini tercatat sebagai provinsi dengan luas terbakar terbesar, mencapai 38.310,86 hektare.
Selain menekan aktivitas ekonomi, karhutla juga berpotensi mengurangi penerimaan daerah. Secara nasional, CELIOS memperkirakan terdapat potensi kehilangan penerimaan pajak bersih di daerah mencapai Rp269,86 miliar.
Pengurangan penerimaan pajak bersih ini berasal dari rendahnya aktivitas ekonomi dan juga dana terpakai untuk keperluan yang seharusnya bisa dihindari. Salah satunya upaya pemadaman api di titik hutan dan lahan yang terbakar yang membutuhkan biaya cukup besar.
Dari sisi daerah, Kalimantan Barat kehilangan potensi pajak bersih sebesar Rp28 miliar dan Jawa Timur sebesar Rp93 miliar. Sedangkan DKI Jakarta juga kehilangan potensi pajak bersih sebesar Rp67 triliun.
Kajian tersebut juga mencatat dampak tidak langsung terhadap provinsi lain melalui rantai aktivitas ekonomi. Gangguan terhadap produksi kehutanan, misalnya, dapat memengaruhi industri turunan seperti pengolahan kayu, pulp dan kertas, hingga furnitur.
Tak hanya persoalan ekonomi, karhutla juga menimbulkan beban besar bagi kesehatan masyarakat akibat paparan asap. CELIOS memperkirakan total Biaya Kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis mencapai Rp9,75 triliun yang berasal dari biaya kesehatan langsung dan biaya kesehatan tidak langsung dari Karhutla. Total Biaya Kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis dan bergejala dari efek Karhutla mencapai Rp93,56 triliun
Dalam kajiannya, CELIOS membandingkan sejumlah penelitian mengenai nilai kerugian per hektare akibat kebakaran hutan dan lahan. Kajian World Bank pada 2015 memperkirakan kerugian mencapai Rp85 juta per hektare, sedangkan kajian pada 2019 mencatat sekitar Rp45 juta per hektare.
Sementara penelitian Kiely dan rekan-rekan pada 2021 memperkirakan kerugian, termasuk dampak ekonomi dan kebutuhan restorasi lahan, dapat mencapai Rp147 juta per hektare.
Atas besarnya dampak tersebut, CELIOS mendesak pemerintah segera mengambil sejumlah langkah. CELIOS mendesak penetapan status Bencana Nasional Karhutla 2026, segera bangun tempat pengungsian yang aman, melakukan evakuasi medis bagi kelompok rentan, evaluasi seluruh izin usaha perkebunan sawit dan pertambangan, serta bentuk tim pemulihan ekosistem terpadu.
