INIBORNEO.COM, Pontianak — Kanwil DJPB Kalbar sebut kondisi ekonomi di Kalimantan Barat dinilai masih tetap terjaga. Peran APBN disebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong aktivitas masyarakat.
“Perekonomian nasional pada Triwulan I Tahun 2026 masih tumbuh positif sebesar 5,61 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah yang masih kuat,” kata Rahmat Mulyono, Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Senin (11/05/2026).
Di Kalbar sendiri, hingga 31 Maret 2026 pendapatan negara tercatat mencapai Rp2,99 triliun atau 17,82 persen dari target. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp6,94 triliun atau 25,88 persen dari pagu anggaran.
Meski APBN Regional Kalbar masih mengalami defisit sebesar Rp3,94 triliun, angka tersebut disebut membaik karena menyempit 6,27 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dari sisi penerimaan negara, sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung utama. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tumbuh 18,13 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang naik hingga 49,73 persen. Kondisi ini menunjukkan aktivitas sektor primer di Kalbar masih bergerak kuat.
Peningkatan sektor pertanian juga tercermin dari naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 172,56 poin atau meningkat 1,08 persen. Kenaikan ini mengindikasikan kesejahteraan petani mengalami perbaikan.
Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi mencapai 27,65 persen. Hal ini menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat di Kalbar masih cukup baik.
Sementara itu, penerimaan bea cukai mengalami kontraksi 26,13 persen. Penurunan terutama dipengaruhi belum adanya ekspor crude palm oil (CPO) pada periode pembanding tahun lalu.
Meski demikian, aktivitas perdagangan internasional masih menunjukkan tren positif. Bea masuk tumbuh 43,46 persen dan penerimaan cukai meningkat 21,64 persen.
Dari sisi belanja negara, pemerintah pusat terus mempercepat realisasi anggaran untuk mendorong ekonomi daerah. Hingga Maret 2026, belanja pemerintah pusat tumbuh 31,68 persen dibanding tahun sebelumnya.
Belanja pegawai tercatat Rp1,35 triliun, belanja barang Rp462,9 miliar, dan belanja modal Rp246,98 miliar.
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan realisasi belanja terbesar, terutama untuk pemeliharaan jalan, pembangunan sarana pendidikan, dan pengembangan jaringan sumber daya air.
Momentum Ramadan dan Idulfitri juga disebut ikut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari pertumbuhan fungsi ekonomi dalam belanja negara yang melonjak hingga 168,8 persen.
Selain itu, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) ikut memperkuat daya beli masyarakat di Kalbar. Untuk pemerintah pusat, THR yang disalurkan mencapai Rp275,97 miliar kepada 78.271 penerima. Sedangkan THR ASN pemerintah daerah mencapai Rp433,93 miliar untuk 101.943 penerima.
Transfer ke daerah juga terus berjalan guna memperkuat fiskal pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar menerima transfer sebesar Rp804,03 miliar yang didominasi Dana Alokasi Umum (DAU).
Di tingkat kabupaten/kota, realisasi transfer terbesar tercatat di Kabupaten Ketapang sebesar Rp433,29 miliar, disusul Kabupaten Sambas Rp424,91 miliar dan Kabupaten Sintang Rp411,06 miliar.
Kondisi APBD Kalbar hingga akhir Maret 2026 juga dinilai masih cukup sehat. Pendapatan daerah tercatat Rp4,32 triliun dengan belanja daerah Rp3,11 triliun, sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp1,18 triliun.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN juga mendukung berbagai program nasional di Kalbar. Program Makan Bergizi Gratis misalnya, hingga April 2026 telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.
Pada sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalbar mencapai Rp1,19 triliun kepada 15.791 debitur, dengan dominasi pada skema KUR Mikro.
Sementara itu, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp205,58 miliar kepada 1.570 debitur. Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan penyaluran terbesar.
Rahmat menegaskan APBN akan terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tantangan global yang masih berlangsung.
