INIBORNEO.COM, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Amirullah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Aula Rohana Muthalib Bappeda Pontianak pada Kamis, 5 September 2024.
FGD ini merupakan bagian dari upaya merumuskan roadmap kebijakan pembangunan inklusi bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak.
FGD ini dihadiri oleh Sekda Kota Pontianak, Amirullah, serta berbagai pemangku kepentingan termasuk tim dari Universitas Sebelas Maret, yang dipimpin oleh Ketua Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Joko Yuwono. Acara ini juga merupakan kolaborasi antara Bappeda Kota Pontianak dan Universitas Sebelas Maret.
Acara ini berlangsung pada Kamis, 5 September 2024. FGD diadakan di Aula Rohana Muthalib Bappeda Pontianak. Seminar ini penting untuk membantu Pemkot Pontianak dalam merumuskan roadmap kebijakan inklusi bagi penyandang disabilitas.
Roadmap ini diharapkan dapat memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran seluruh program yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Amirullah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meratifikasi hak-hak penyandang disabilitas melalui Perda Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, serta mendorong inklusi melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja di sektor formal.
Pemerintah Kota Pontianak akan memperkuat layanan dasar bagi penyandang disabilitas, termasuk meningkatkan akses terhadap program kesejahteraan, jaminan sosial, dan kesempatan penghidupan berkelanjutan.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah pengumpulan data akurat tentang penyandang disabilitas, yang diperlukan untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Pemerintah juga menyediakan layanan terapi gratis sesuai dengan standar pelayanan minimal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Joko Yuwono dari Universitas Sebelas Maret menjelaskan bahwa Pontianak dipilih sebagai salah satu dari lima wilayah di Indonesia yang dikunjungi oleh Pusat Studi Disabilitas untuk merangkum masukan dan praktik baik dalam penyelenggaraan inklusivitas di daerah. Dia mengapresiasi perhatian tinggi Pemkot Pontianak terhadap isu inklusivitas dan berharap bisa belajar dari praktik baik yang telah dilakukan di Pontianak.
“Informasi yang kami terima menunjukkan bahwa isu inklusivitas di Pontianak sangat diperhatikan, dan kami ingin belajar dari praktik baik yang ada di sini,” kata Joko Yuwono.
Dengan upaya ini, Pemkot Pontianak berharap dapat membawa dampak positif dalam menciptakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.(kominfo)
