INIBORNEO.COM, Surabaya – Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat (Kalbar) terbengkalai selama hampir delapan tahun. Mahasiswa asal Kalbar yang menempuh pendidikan di sejumlah daerah di Pulau Jawa mengeluhkan hal ini.
“Keadaan ini tidak bisa dibiarkan. Pemprov Kalbar harus hadir untuk memperbaiki pengelolaan aset ini, yang bukan hanya berbicara tentang fisik bangunan, tapi juga soal hak dasar pendidikan bagi mahasiswa,” ungkap Presiden Pelajar Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB), Muhammad Syaefiddin Suryanto, dalam pernyataannya, Selasa (15/4).
Pria yang disapa Opik ini mengatakan bangunan asrama yang dibiarkan kosong dan rusak parah menimbulkan sejumlah masalah, baik dari segi fisik bangunan yang hampir roboh, maupun dari segi sosial yang mempengaruhi warga sekitar. Pihaknya mengangkat isu ini, setelah suara mereka pada Desember 2024 tidak mendapat respons konkret dari Pemprov Kalbar.
Tak hanya itu, Opik menilai janji-janji dari berbagai instansi yang terkait, seperti Badan Penghubung, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD), hingga Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, tak pernah terealisasi.
“Kami sudah mengikuti seluruh prosedur yang ada. Mengajukan surat resmi, meminta audiensi, bahkan aktif melakukan follow-up. Namun tidak ada satupun langkah yang menunjukkan hasil konkret,” imbuhnya.
Menurutnya pengelolaan aset tersebut tampak tidak terkoordinasi dengan baik antara Badan Penghubung dan BPAD. Padahal, seharusnya BPAD sudah menyelesaikan pengajuan renovasi sejak lama, namun kenyataan menunjukkan bahwa selama empat bulan terakhir, tidak ada satu pun langkah fisik yang dapat terlihat.
Kondisi ini memprihatinkan karena mahasiswa asal Kalbar yang melanjutkan pendidikan di Surabaya harus terpaksa menginap di tempat-tempat yang kurang layak. Bahkan, ada yang harus tidur di warung kopi karena tidak memiliki tempat tinggal yang memadai.
“Keterlambatan ini merupakan kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat,” ungkap Opik.
Dengan kondisi seperti ini, KPMKB mendesak agar Pemprov Kalbar segera mengambil langkah konkret, mulai dari peninjauan lapangan, renovasi bangunan, hingga memberikan kejelasan terkait tata kelola dan pengelolaan aset tersebut.
Satria (22), mahasiswa asal Kalbar di Surabaya mengeluhkan kondisi ini. Ia mengungkapkan bahwa keberadaan asrama sangat penting bagi para pelajar yang datang dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin belajar dan membawa pulang ilmu untuk membangun daerah. Tapi, tanpa tempat tinggal yang layak, kami harus bertahan di kos seadanya, bahkan ada teman saya yang sempat tidur di musala kampus karena kehabisan biaya,” katanya.
Diketahui, saat ini terdapat 13 bangunan aset pemprov Kalbar yang difungsikan sebagai asrama mahasiswa. Rinciannya, tiga unit di Yogyakarta, dua unit masing-masing di Jakarta, Bandung, dan Malang, serta satu unit masing-masing di Bogor, Solo, Semarang, dan Surabaya. Selain itu, ada pula bangunan yang disewa oleh Pemprov Kalbar sebanyak empat bangunan. Keempat bangunan tersebut tersebar di Malang dua bangunan, dan satu masing-masing di Yogyakarta dan Solo.
Sementara itu, Sekda Kalbar, Harisson mengakui adanya keterbatasan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan perbaikan asrama mahasiswa Kalbar.
“Karena keterbatasan anggaran Pemprov, sementara banyak prioritas lain yang harus dilaksanakan, misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, termasuk rehab dan pembangunan sekolah di Kalbar,” katanya.
Meski begitu, rehab sejumlah asrama mahasiswa tersebut dilakukan secara bergilir setiap tahunnya. “Rehab asrama mahasiswa yang ada di Jawa dilakukan bergilir setiap tahun,” tegas dia.
Adapun terkait asrama mahasiswa di Surabaya, Harisson mengatakan bahwa bangunan tersebut sudah lama tidak ditempati. “Kalau tidak salah sejak tahun 2006,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa saat ini sudah ada rencana rehab terhadap asrama mahasiswa di Surabaya tersebut. Namun tahun ini terkendala adanya efisiensi anggaran, sehingga kemungkinan baru tahun depan dianggarkan.
