INIBORNEO.COM, Pontianak – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat menilai kinerja Industri Jasa Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat posisi Mei 2023 tetap terjaga. Secara umum fungsi intermediasi di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik dengan kecenderungan meningkat, tercermin dari peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana di seluruh sektor keuangan.
Dari sisi penghimpunan dana, sektor perbankan mengalami peningkatan penghimpunan sebesar 0,61 persen, terutama berasal dari dana pihak ketiga deposito. Dari sektor pasar modal, jumlah investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Barat meningkat sebesar 26,55 persen menjadi sebesar 227.853 SID dengan pertumbuhan tertinggi terutama pada pertumbuhan investor SBN yaitu sebanyak 8.825 SID pada Mei 2023. Peningkatan SID ini membuat Provinsi Kalimantan Barat berada pada peringkat 15 dengan jumlah investor terbanyak di Indonesia.
Dari sisi penyaluran dana, penyaluran dana melalui sektor perbankan dan lembaga pembiayaan mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 12,42 persen untuk posisi Mei 2023 dan 24,43 persen pada posisi April 2023. Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit/pembiayaan di Provinsi Kalimantan Barat didominasi kepada sektor multiguna, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, dan sektor perdagangan besar dan eceran. Penyaluran kredit/pembiayaan tersebut juga mendukung salah satu sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Barat yaitu sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan.
Perkembangan Pasar Modal
Kinerja pasar modal wilayah Provinsi Kalimantan Barat dari sisi SID mengalami pertumbuhan sebesar 26,55 persen dari sejumlah 180.052 SID di Mei 2022 tumbuh menjadi 227.853 SID pada Mei 2023. Pertumbuhan tertinggi terutama pada pertumbuhan investor SBN yaitu dari 8.825 SID menjadi sebesar 11.637 SID (31,86 persen yoy) diikuti oleh pertumbuhan investor Reksa Dana dari 113.734 SID menjadi sebesar 146.126 SID. (28,48 persen yoy) Hal ini menunjukkan bahwa potensi investor pasar modal dari Provinsi Kalimantan Barat cukup tinggi dan dapat untuk didorong untuk lebih maksimal ke depannya.
Sementara itu, jumlah transaksi saham (jual-beli) pada Mei 2023 mengalami kenaikan secara yoy sebesar 21,04 persen dari sebanyak 514.360 jumlah transaksi menjadi 622.564 jumlah transaksi. Kenaikan jumlah transaksi ini juga diikuti kenaikan volume transaksi sebesar 15,25 persen secara yoy menjadi Rp8,51 miliar. Sementara itu, kenaikan jumlah dan volume transaksi saham tidak diikuti dengan nilai transaksi yang mengalami penurunan menjadi sebesar Rp2,4 triliun (turun 10,99 persen).
Perkembangan Sektor Perbankan
Pada posisi Mei 2023, baik penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK perbankan di Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan yoy. Performa ini turut berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat di tengah semakin terkendalinya kondisi pasca pandemi Covid-19.
Penyaluran kredit mencapai Rp68 triliun atau tumbuh 12,42 persen yoy lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp61 triliun. Pertumbuhan kredit Mei 2023 juga lebih tinggi dibandingkan posisi April 2023, tumbuh sebesar 1,16 persen. Pertumbuhan kredit Bank Umum di Kalimantan Barat mencapai 12,36 persen yoy, sedangkan BPR mencapai 16,26 persen yoy. Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit didorong oleh peningkatan kredit Investasi dan Konsumsi. Berdasarkan sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dan Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk pinjaman multiguna).
Sementara itu penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada posisi Mei 2023 mencapai Rp74 triliun, tumbuh sebesar 0,61 persen yoy. Pertumbuhan DPK Mei 2023 sedikit menurun dibandingkan posisi April 2023 sebesar 0,5 persen. Berdasarkan Kelompok Bank Modal Inti (KBMI), peningkatan DPK secara yoy didorong oleh kelompok bank pada KBMI 4. Di samping itu, berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK ditopang oleh kenaikan Deposito. Penghimpunan tabungan dan giro mengalami penurunan secara yoy. Kondisi tersebut mencerminkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Barat sudah mulai menggeliat. Fungsi intermediasi posisi Mei 2023 meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) naik dari 90,37 persen menjadi 91,88 persen.
Kinerja IKNB wilayah Kalimantan Barat sebagian besar menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Dari sisi perasuransian untuk posisi Maret 2023, terjadi peningkatan pada jumlah nominal klaim sebesar Rp0,49 triliun (45,02 persen). Namun, jumlah premi perasuransian mengalami menurun sebesar Rp0,08 triliun (- 5,62 persen).
Sementara itu, pada posisi April 2023, penyaluran pembiayaan Perusahaan Pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 24,43 persen (yoy) menjadi Rp1,43 triliun lebih tinggi dibandingkan posisi April 2022 yang sebesar Rp5,87 triliun. Meningkatnya kebutuhan akan transportasi pribadi di wilayah Kalimantan Barat mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor yang mencapai 13,04 persen untuk motor dan 31,13 persen untuk mobil.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui fintech lending di Provinsi Kalimantan Barat juga meningkat, tercermin dari akumulasi penyaluran pinjaman kepada penerima pinjaman berdasarkan lokasi meningkat sebesar Rp3,3 miliar (year to year) sejak April 2022 sampai dengan April 2023 yaitu dari sebesar Rp0,12 triliun menjadi Rp0,13 triliun. Hal tersebut sejalan dengan akumulasi jumlah transaksi penerima pinjaman yang meningkat sebanyak 1.346.048 akun (35,53 persen) dari sebanyak 3.788.310 akun menjadi 5.134.358 akun.
Perkembangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen
Sebagai bentuk dukungan mencapai target Pemerintah untuk indeks inklusi keuangan sebesar 90 persen di 2024, sepanjang tahun 2023 Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat hingga bulan Mei telah merealisasikan 16 kegiatan offline, terdiri dari 11 kegiatan Edukasi Keuangan melalui kegiatan edusos dan business matching, dan 5 kegiatan Pengembangan Infrastruktur SDM melalui kegiatan Training of Facilitator, dengan total peserta mencapai sekitar 5.000 peserta, terdiri dari kelompok pelaku UMKM, pelajar/mahasiswa, karyawan, pekerja informal, perempuan, dan masyarakat umum serta pengunjung event pameran.
Selanjutnya, untuk Layanan Konsumen di Kalimantan Barat, terdapat 47 pengaduan konsumen yang tercatat dalam Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), 38 pengaduan di antaranya dinyatakan telah selesai/ditutup, 7 pengaduan dalam tahapan menunggu tanggapan konsumen, dan sisanya 2 pengaduan masih dalam proses penanganan oleh PUJK. Dari sisi jenis PUJK yang dilaporkan, terdiri dari 16 pengaduan konsumen Perbankan, 13 pengaduan konsumen Perusahaan Pembiayaan, 12 pengaduan konsumen perusahaan fintech, 5 pengaduan konsumen Perasuransian, dan 1 pengaduan konsumen Manajer Investasi. Dari sisi jenis permasalahan yang diadukan, 5 isu/permasalahan terbanyak dilaporkan yakni terkait Persoalan Klaim, Perilaku Petugas Penagihan, Kegagalan/Keterlambatan Transaksi dan Produk/Layanan Tidak Sesuai Penawaran, yang secara gabungan mencapai 40,42 persen dari total pengaduan.
Untuk Layanan SLIK baik secara online maupun walk in, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat telah merealisasikan 2.173 Layanan SLIK, terdiri dari 1.358 Layanan SLIK online dan 815 Layanan SLIK walk in. Jumlah ini secara yoy meningkat drastis dibanding periode yang sama di tahun 2022 yang tercatat sebanyak 152 layanan. Peningkatan signifikan ini didorong oleh peningkatan jumlah Layanan SLIK walk in sebesar 552 persen, kemudian Layanan SLIK online yang meningkat sebesar 71,25 persen. Hal ini menggambarkan karakteristik masyarakat di Kalimantan Barat yang membutuhkan tidak sekedar iDeb SLIK, namun juga kebutuhan akan edukasi dan konsultasi langsung dalam rangka memelihara riwayat kolektibilitas keuangan dari fasilitas kredit/pembiayaan yang sudah, sedang maupun akan digunakan.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
Dalam rangka upaya percepatan akses keuangan daerah melalui wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat secara aktif mendukung upaya pembentukan, penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program kerja TPAKD di Kalimantan Barat. Bersama TPAKD Provinsi Kalimantan Barat, telah terbentuk TPAKD di seluruh 14 Kabupaten/Kota, di mana 8 di antaranya dikukuhan secara serentak pada tanggal 14 November 2022. Guna meningkatkan awareness dan peranan serta kontribusi pengurus dan anggota, hingga bulan Mei 2023, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 9 kegiatan asistensi dan pendampingan.
Guna memastikan TPAKD di Kalimantan Barat memiliki program kerja yang mendukung program kerja tematik dan program nasional Pemerintah, memperkuat sektor ekonomi prioritas dan unggulan, serta mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan akses jasa keuangan di Kalimantan Barat, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat bersama 15 TPAKD se-Kalimantan Barat telah menetapkan 6 Tema Program Kerja TPAKD Tahun 2023, yakni Pemberdayaan UMKM Menuju Berdaya Saing Nasional & Global, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Perluasan Titik Akses Keuangan (Delivery Chanel), Digitalisasi UMKM, Optimalisasi Program Proteksi Usaha Pertanian dan Peternakan, dan Ayo Cerdas Berinvestasi, dengan total 13 program kerja. Beberapa implementasi program kerja yang menjadi highlight yakni Grand Launching Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi 75.489 Pekerja Rentan dan Pekerja Keagamaan se-Kalimantan Barat pada tanggal 16 Mei 2023, kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan.
