INIBORNEO.COM, Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025. Kegiatan ini menjadi wujud transparansi fiskal sekaligus peran aktif pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dalam konferensi tersebut, dipaparkan perkembangan pelaksanaan APBN dan kondisi ekonomi regional Kalbar. Hingga Mei 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp4,65 triliun atau 37,52 persen dari target. Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp4,11 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp538,06 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp10,83 triliun atau 34,35 persen dari total pagu. Belanja terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,63 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp8,19 triliun. Dana ini digunakan untuk mendorong program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, layanan keagamaan dan kesehatan, serta sektor pendidikan, termasuk penyaluran dana BOS untuk lebih dari 14 ribu siswa di Kalbar.
Inflasi Kalimantan Barat tercatat stabil di angka 0,59% (yoy), termasuk salah satu yang terendah secara nasional. Laju inflasi yang melandai ini sejalan dengan tren nasional dan mencerminkan pengelolaan fiskal yang baik di tengah dinamika global.
Kondisi perdagangan luar negeri pun positif, dengan neraca perdagangan Kalbar mencatat surplus sebesar US$561,93 juta. Harga referensi minyak kelapa sawit mentah (CPO) per Juni 2025 sebesar USD 856,38/MT turut memengaruhi tarif bea keluar dari sektor sawit.
Dari sisi kesejahteraan petani, Kalbar mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi di regional Kalimantan, yakni sebesar 168,63. Angka ini menunjukkan daya beli petani yang relatif kuat, menjadi bukti bahwa stimulus fiskal lewat belanja negara berdampak langsung pada sektor riil.
Selain itu, pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga Mei 2025, penyaluran KUR di Kalbar mencapai Rp1,68 triliun kepada 23.616 debitur. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi KUR tertinggi, yaitu Rp209,7 miliar. Pertanian masih menjadi sektor utama penerima KUR.
Sementara itu, pembiayaan UMi mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 33,23% (yoy) dengan total penyaluran Rp61,75 miliar kepada 13.237 debitur, terutama di sektor perdagangan besar dan eceran. Kabupaten Sambas mencatat penyaluran UMi tertinggi sebesar Rp7,08 miliar, sedangkan Kabupaten Kayong Utara terendah dengan Rp15 juta.
