INIBORNEO.COM, Pontianak – Dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender di sektor perkebunan kelapa sawit, Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) menyelenggarakan webinar BINTANG (Bincang & Tanggap) SLPI bertajuk “Meningkatkan Kesetaraan Gender Melalui Praktik Terbaik di Sektor Kelapa Sawit”. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik guna menciptakan sektor kelapa sawit yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Saat memaparkan materi kunci, Redy Prasetyo, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), menegaskan, “Indonesia, sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar untuk memimpin upaya integrasi gender dalam praktik perkebunan keberlanjutan. Perempuan memainkan peran kunci di sektor ini, namun sering kali tidak diakui. Saatnya kita mengubah narasi ini.”
Kesetaraan gender adalah salah satu pilar penting dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan. Sejak tahun 2011, Indonesia memperkenalkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global, dengan mempertimbangkan aspek gender sebagai salah satu elemen penting. Selain itu, sertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) juga menyoroti isu gender dan lingkungan sebagai komponen utama yang harus diperhatikan. Dengan integrasi prinsip ini, Indonesia melalui sektor kelapa sawit dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Wiene Andriyana, Technical Analyst di Environment Unit UNDP Indonesia, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multipihak dan kesetaraan gender dalam rantai nilai kelapa sawit. Perempuan memainkan peran kunci di berbagai tahapan produksi kelapa sawit, tetapi peran mereka seringkali kurang diakui.
“Mengintegrasikan gender dalam pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebuah kesempatan, bukan beban. Dengan melibatkan perempuan secara aktif, kita dapat menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang lebih besar,” ungkapnya.
Tidak sedikit pihak, baik itu dari pemerintah maupun pelaku bisnis, yang memiliki komitmen pada kesetararan gender. Seperti Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 memperoleh Piagam Penghargaan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur karena meraih Terbaik 1 dalam Kategori Award Gender Perangkat Daerah dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut E. A. Rafiddin Rizal, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, menjelaskan, kebijakan daerah harus mendukung kesetaraan gender dengan memberikan pelatihan dan akses yang setara bagi perempuan. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Melalui regulasi seperti Perda Provinsi Kalimatan Timur No. 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, kami berkomitmen untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap pelatihan, sumber daya, dan pengambilan keputusan,” ungkapnya.
Sementara itu, Maria Yulianti, yang membidangi Pengembangan SDM, Kompartemen Pekerja Perempuan, dan Perlindungan Anak di GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), menyoroti peran perusahaan dalam mendorong kesetaraan gender.
“GAPKI telah menginisiasi berbagai program, seperti pembentukan komite gender dan penyediaan fasilitas ramah perempuan, untuk memastikan perempuan mendapatkan hak yang setara di tempat kerja,” tuturnya.
Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan proyek Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), sebagai langkah awal dalam mendorong kebijakan dan aksi yang lebih inklusif di sektor kelapa sawit, serta menciptakan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
