PONTIANAK – Komitmen tinggi kepala daerah sangat diperlukan dalam mengatasi persaoalan kesehatan, terutama stanting di Kalimantan Barat (Kalbar). Di tengah tahun politik ini, tiga pasangan calon (paslon) pun ditantang untuk berkomitmen menyoal stanting dalam visi misinya. Calon yang terpilih diharapkan bisa serius mengangkat isu-isu kesehatan di setiap kabupaten/kota dengan solusi-solusi kongkrit. Ini
“Ini tahun politik, tentu para calon memiliki komitmen masing-masing. Saya yakin itu, di Kalbar jika ada kepala daerah yang benar-benar konsen akan masalah ini akan sangat baik baik upaya bersama dalam mengatasi stanting ini. Lebih jelas dan terarah apalagi dengan dukungan penuh kepala daerah,” ungkap Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kalbar, Mulyadi, Rabu (28/2) dalam diskusi jurnalis ‘Mengukur Peran Pemerintah Kalbar Dalam Mengatasi Stanting “.
Dukungan penuh juga disampaikan Koordinator IMA World Health, Masri Aulia. Mendekati masa-masa pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dihelat Juni 2018 ini, para paslon bisa menempatkan isu-isu stanting sebagai isu seksi dalam setiap orasi politiknya.
“Ketika ini jadi tawaran program ke depan, akan jadi blowup bagus terhadap komitmen calon gubernur untuk lima tahun ke depan. Karena secara nasional sudah ada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG),” katanya.
Ia mengungkapkan, Pemprov Kalbar sudah memiliki RANPG. Masalahnya adalah kata Aulia, dokumen RANPG akan diapakan. Apakah akan dibiarakan begitun saja atau ditindaklanjuti atau diteruskan oleh kepala daerah terpilih nantinya.
“Pastinya kita butuh komitem dari calon terpilih terkait persoalan ini, karena yang sangat substansial diperlukan gugus tugas atau sekretariat bersama yang mengawasi dan mengevaluasi terhadap capaian kinerja utama dari rencana aksi daerah pangan dan gizi tersebut. Ini tanggung jawab ada di pemerintah daerah, yang artinya tanggung jawab calon gubernur terpilih, siapapun orangnya,” papar dia.
Secara dokumen hal itu sudah terkoordinasikan dalam dokumen RANPG, tetapi secara intervensi masih jadi pertanyaan pihaknya.
“Siapa yang akan mengawal implementasinya. Pemerintah daerah dan provinsi harus evaluasi dokumen ini agar tidak lagi jalan sendiri-sendiri. Makanya selain butuh payung hukum, kita butuh komitmen kuat kepala daerah dan kita menunggu itu,” ucapnya.
Sebelumnya, kegiatan yang digagas Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) ini seyogyanya mengundang tiga perwakilan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. namun, karena jadwal yang tidak memungkinkan, ketiga perwakilan calon gubernur masa depan Kalbar itu pun batal hadir.
“Kita sudah mengusahakan kehadiran mereka tetapi karena jadwalnya berbenturan, maka kita tidak bisa. Padahal, jika ditarik benang merahnya, kehadiran paslon sangat penting dalam menjawab kegelisahan publik menyoal stanting ini,” ungkap Ketua JPK Kota Pontianak, Kusmalina ini.
Meskipun demikian, Lina sapaan akrab jurnalis senior ini tetap berharap ada komitmen tinggi para paslon untuk mengatasi, menganggarkan persoalan stanting yang sudah menjadi isu nasional, bahkan internasional tersebut.
“Pastinya ini tantangan paslon terlepas siapapun yang terpilih untuk membanahai sektor kesehatan karena masih banyak yang harus dilakukan, baik itu persoalan stanting, gizi buruk, kurus maupun persoalan kesehatan lainnya. Jika kepala daerah berkomitmen, tidak hanya lip service, tentu ada harapan persoalan kesehatan di Kalbar bisa diatasi,” ucapnya.
