INIBORNEO.COM, Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus menegaskan pentingnya Pelabuhan Kijing segera dioperasikan. Menurutnya, keterlambatan pemfungsian pelabuhan tersebut telah berdampak pada kerugian ekonomi daerah yang berlangsung cukup lama.
“Tidak ada tawar-menawar, Pelabuhan Kijing harus segera difungsikan. Kalimantan Barat sudah rugi puluhan tahun,” kata Krisantus, pada Kamis, (28/1/2026).
Ia menyampaikan, pemerintah provinsi menilai seluruh kajian terkait pemindahan aktivitas pelabuhan ke Kijing telah dilakukan sejak awal. Oleh karena itu, berbagai kekhawatiran yang muncul belakangan, seperti potensi kemacetan dan kenaikan harga barang, seharusnya tidak lagi menjadi alasan untuk menunda operasional.
“Kajian itu bukan di tengah jalan, bukan setelah selesai. Sebelum membangun, sudah ada kajian analisis yang komprehensif. Jadi tidak ada alasan untuk menunda lagi,” ujarnya.
Wagub menilai keberadaan Pelabuhan Kijing merupakan kunci bagi kemandirian ekonomi Kalimantan Barat. Selama pelabuhan tersebut belum beroperasi, aktivitas ekspor komoditas unggulan daerah masih bergantung pada pelabuhan di luar provinsi, yang berdampak pada pencatatan produksi dan nilai ekonomi daerah.
“Sawit kita selama ini diekspor lewat Dumai, lewat Jakarta, lewat Surabaya, dan itu tercatat sebagai hasil daerah lain. Pertanyaan saya, di mana kebun sawit di Jakarta, di mana tambang di Jakarta?,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa beroperasinya Pelabuhan Kijing justru akan memicu pertumbuhan infrastruktur penunjang. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang meningkat akan mendorong pembangunan jalan dan sarana pendukung lainnya.
“Kalau tidak ada sebab, tidak ada akibat. Kalau sudah ada aktivitas, dengan sendirinya infrastruktur akan mengikuti,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap Pelabuhan Kijing dapat segera difungsikan agar manfaat pembangunan infrastruktur strategis tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan tidak terus menimbulkan kerugian bagi daerah.
