INIBORNEO.COM, Pontianak – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan evaluasi rencana dan anggaran program/kegiatan pada sejumlah pemerintah daerah di Kalimantan Barat pada tahun 2024. Evaluasi tersebut menyangkut dua sektor, yaitu pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Rudy M. Harahap dalam Rapat Persiapan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Equator Library Cafe, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (10/1).
Rudy menyampaikan, dari total anggaran senilai Rp6,69 triliun, yang dievaluasi tahun 2024 senilai Rp1,11 triliun. Hasilnya, bersesuaian dengan kinerja makro Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Hasil evaluasi sebelumnya menemukan rencana program atau kegiatan pada sektor stunting berisiko tidak efektif sebesar 15,54 persen, dan kemudian kinerja makro penanganan stunting Provinsi Kalimantan Barat tidak terlalu tercapai,” katanya.
Rencana program atau kegiatan di sektor kemiskinan berisiko tidak efektif hanya sebesar 2,69 persen dan kinerja makro pengentasan kemiskinan banyak yang tercapai.
“Harusnya, pada awal tahun lalu, risiko tersebut segera dimitigasi dengan revisi rencana dan anggaran sehingga kinerja makro penanganan stunting bisa lebih tercapai,” jelasnya.
Program pada sektor penanganan stunting sebenarnya juga terkait dengan sektor kesehatan. Sebab, anak-anak yang stunting akan meningkatkan risiko kesehatan.
Rudy menyampaikan, di awal tahun 2025 ini, lima sektor akan menjadi fokus evaluasi rencana dan anggaran pemerintah daerah di Kalimantan Barat, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan. (rilis)
