INIBORNEO.COM, Pontianak – Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengadakan Sekolah Inklusif Berkeadilan (SIB) dengan tema “Penguatan Partisipasi Kelompok Rentan pada Pilkada 2024” di GOR Dispora Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (2/10/2024). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia pada November.
Koordinator Daerah JPPR Asahan, Dian Marwa dalam sambutannya menyatakan, bahwa Kota Medan, Sumatera Utara menjadi titik ke 2 kegiatan SIB yang sebelumnya telah dilaksanakan di Banten, dan titik selanjutnya akan dilaksanakan di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.
“Bagi pemilih dalam pilkada serentak harus memiliki akses dan hak yang sama terutama kelompok rentan sehingga dalam kegiatan Sekolah Inklusif Berkeadilan berfokus untuk kelompok rentan yang konsep dengan ruang diskusi berkaitan tantangan dan solusi terkait kelompok rentan di Sumatera Utara. Sumatera Utara termasuk dalam daerah yang kerentanannya harus dipantau terutama masalah diskriminasi,” katanya.
JPPR menyadari bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh proses pemilihan yang bebas dan adil, tetapi juga oleh sejauh mana partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan minoritas, dapat dimaksimalkan. Pilkada 2024, yang akan menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan baru yang memerlukan perhatian serius serta solusi komprehensif.
Sekolah Inklusif Berkeadilan (SIB) merupakan bagian dari upaya JPPR untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, disabilitas, penyandang HIV/AIDS, serta kelompok marginal lainnya, dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, khususnya dalam Pilkada. Program ini dilaksanakan dengan dukungan dari Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) dan bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu, agar mereka lebih memahami hak-hak politik mereka dan cara untuk memperjuangkannya di dalam sistem pemilu.
Kegiatan SIB di Medan ini menghadirkan berbagai narasumber yang ahli dalam bidang politik dan pemilu, seperti KPU Sumatera Utara yang diwakili oleh El Suhaimi, Bawaslu Sumatera Utara yang diwakili oleh Payung Harahap, dan Wakil Direktur LBH Sumut, M. Alinafiah, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat sejumlah 50 orang untuk berdiskusi tentang pentingnya inklusi sosial dalam proses pemilihan umum, meliputi organisasi disabilitas NPC, Organisasi kepemudaan seperti IMM, PMII, KNPI dan lain-lain.
Peserta dilatih untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan, serta bagaimana cara-cara praktis yang bisa ditempuh untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang setara dalam setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pemungutan suara.
Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga internasional, untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan adil. JPPR berharap, dengan adanya SIB, semakin banyak kelompok rentan yang dapat memanfaatkan hak pilih mereka secara optimal dan berperan aktif dalam menentukan pemimpin daerah yang lebih berpihak kepada kepentingan seluruh rakyat.
Melalui kegiatan ini, JPPR juga mengajak masyarakat untuk lebih memahami tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan datang. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, diharapkan pemilu di Indonesia bisa semakin mencerminkan keberagaman dan menghargai hak setiap individu, tanpa terkecuali.
SIB yang digelar di Medan menjadi bagian dari rangkaian program JPPR di berbagai daerah lainnya, sebagai langkah nyata untuk membangun masyarakat yang lebih teredukasi, berpartisipasi aktif, dan dapat menyuarakan aspirasinya dalam demokrasi Indonesia. JPPR juga berkomitmen untuk terus mengawal proses Pemilu dan Pilkada 2024 agar berlangsung dengan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi penuh dari seluruh lapisan masyarakat.
“Semoga agenda ini mampu menjadi corong keluar yang bisa didengarkan oleh semua orang terutama masukan untuk penyelenggara pemilu menuju pilkada berkeadilan tanpa diskriminasi,” harap Dian.
