PONTIANAK – Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Kalimantan Barat pada Januari 2018 tetap terkendali dan secara tahunan berada dalam rentang target inflasi IHK nasional sebesar 3,5±1%. Berdasarkan data, inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat pada Januari 2018 tercatat sebesar 0,46% (month to month/mtm) atau 2,71% (year on year/yoy). Secara bulanan, inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,46% (mtm) lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 0,62% (mtm). Sementara itu, secara tahunan, inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 2,71% (yoy) juga lebih rendah dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 3,25% (yoy).
Inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat pada Januari 2018 disebabkan oleh inflasi yang terjadi pada semua kelompok barang, dengan peningkatan harga tertinggi terjadi pada kelompok volatile foods. Berdasarkan data, inflasi IHK pada Januari 2018 sebesar 0,46%(mtm) lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2017 sebesar 0,56% (mtm). Inflasi IHK pada Januari 2018 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi IHK bulan Januari selama 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 1,09% (mtm).
Inflasi kelompok volatile foods (VF) Provinsi Kalimantan Barat pada Januari 2018 terutama didorong oleh meningkatnya harga komoditas beras, daging ayam ras, cabai rawit, jeruk dan ikan tongkol. Berdasarkan data, inflasi kelompok VF pada Januari 2018 sebesar 1,41% (mtm) lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2017 sebesar 1,57% (mtm). Inflasi kelompok VF pada Januari 2018 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi kelompok VF pada bulan Januari selama 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 3,97% (mtm). Kenaikan harga beras terjadi karena berkurangnya stok beras dari Jawa, khususnya untuk beras jenis medium dan premium. Kelangkaan pasokan sempat menyebabkan tingginya harga daging ayam ras pada minggu-minggu awal Januari. Sementara itu, kenaikan harga komoditas cabai rawit juga diakibatkan oleh masih terbatasnya stok di pasar. Di sisi lain, koreksi pada harga sayur-sayuran seperti sawi hijau, kangkung, bawang merah, ikan kembung, dan minyak goreng menahan terjadinya inflasi lebih lanjut kelompok VF pada bulan Januari 2018. Ketersediaan stok sawi hijau yang kembali normal, setelah sempat mengalami kelangkaan pada bulan sebelumnya, mendorong harga sawi hijau kembali normal.
Inflasi kelompok administered prices (AP) Provinsi Kalimantan Barat pada Januari 2018 terutama didorong oleh meningkatnya tarif angkutan udara. Berdasarkan data, inflasi kelompok administered prices (AP) pada Januari 2018 sebesar 0,34% (mtm) lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2017 sebesar 0,86% (mtm). Namun, inflasi kelompok AP pada Januari 2018 ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi kelompok AP pada bulan Januari selama 3 tahun terakhir yang tercatat mengalami deflasi sebesar -0,81% (mtm). Masih tingginya tarif angkutan udara pasca kegiatan pada akhir tahun menjadi penyebab utama inflasi kelompok AP. Sementara itu, kenaikan cukai rokok sebesar 10,04% per 1 Januari 2018 juga mendorong kenaikan harga berbagai jenis rokok, utamanya rokok kretek filter.
Inflasi kelompok inti (core) Provinsi Kalimantan Barat pada Januari 2018 terutama didorong oleh meningkatnya upah pembantu rumah tangga, harga emas perhiasan, kayu balokan, makanan ringan/snack, dan sepeda motor. Berdasarkan data, inflasi kelompok inti pada Januari 2018 sebesar 0,15% (mtm) lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2017 yang tercatat sebesar 0,16% (mtm). Inflasi kelompok inti pada Januari 2018 ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi kelompok inti pada bulan Januari 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar 0,76% (mtm). Tren kenaikan harga emas dunia yang terjadi sepanjang Januari turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan. Sementara itu, kenaikan harga kendaraan bermotor pada awal 2018 terjadi akibat penyesuaian yang dilakukan oleh produsen terhadap berbagai variabel yang mempengaruhi produksi, antara lain inflasi, UMR, dan pajak.
Dalam rangka pengendalian inflasi di Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan. Upaya pengendalian inflasi antara lain ditempuh lewat berbagai kebijakan yang dapat memacu peningkatan produksi, memastikan kecukupan stok komoditas utama dan menjaga kelancaran distribusi. Optimalisasi pemantauan harga komoditas pokok dengan memanfaatkan informasi digital seperti PIHPS (tingkat nasional), PIHPS Enggang (tingkat provinsi) dan aplikasi GENCIL (Kota Pontianak), juga akan terus dilakukan dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat.
