INIBORNEO.COM, Pontianak – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Kalbar pada 2026 akan berada di kisaran 5,3 hingga 6,0 persen, dengan inflasi yang tetap terkendali dalam target 2,5 ± 1 persen. Hal ini disampaikan oleh Abidin Abdul Haris, DKPW Kalbar, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta (28/11/2025).
“Proyeksi ini didukung oleh berlanjutnya pembangunan sejumlah kawasan industri serta penguatan sektor ekonomi utama seperti pertanian dan pertambangan,” ucapnya.
Abidin menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor yang perlu diwaspadai untuk mencapai proyeksi ini seeperti melemahnya ekonomi negara maju, kebijakan suku bunga The Fed, serta peralihan dana global ke aset aman (safe haven).
“Untuk menghadapi dinamika tersebut, Bank Indonesia menguatkan peran sebagai penjaga stabilitas melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang dirancang untuk menjaga nilai Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia juga menyebutkan bahwa perekonomian Kalimantan Barat tumbuh di atas 5 persen sepanjang tahun 2025, didorong oleh kinerja yang solid dari berbagai komponen utama, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Hal ini didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor, serta diperkuat oleh sektor pertambangan, perdagangan, dan konstruksi yang terus berkembang.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat diperkirakan akan mencapai 5,26 – 5,39 persen (yoy) untuk keseluruhan tahun 2025. Pencapaian tersebut searah dengan kinerja ekonomi nasional yang berdaya tahan,” ujarnya.
Dari sisi inflasi, upaya pengendalian yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Barat berjalan efektif. Pada Oktober 2025, inflasi Kalbar tercatat sebesar 2,07 persen (year on year), menjadi yang terendah kedua di wilayah Kalimantan dan masuk 10 provinsi dengan inflasi terendah secara nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, inflasi Kalimantan Barat diperkirakan akan tetap berada dalam target nasional, yakni 2,5 ± 1 persen hingga akhir 2025.
“Sepanjang 2025, Bank Indonesia bersama TPID se-Kalbar telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menjaga inflasi, di antaranya menggelar Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar lebih dari 211 kali di 14 kabupaten kota bekerja sama dengan pemerintah daerah serta TNI dan Polri, menyalurkan bantuan pangan berupa 26 ribu ton beras dan 233 ton jagung melalui Bulog, merealisasikan tambahan luas tanam padi seluas 27 ribu hektare, serta menjalankan 9 kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan pangan,” lanjutnya.
Dari sisi stabilitas keuangan, kondisi perbankan di Kalbar tetap terjaga dengan baik. Dana masyarakat yang tersimpan di bank (Dana Pihak Ketiga) tercatat mencapai Rp87,27 triliun, sementara total penyaluran kredit mencapai Rp98,4 triliun, terutama didorong oleh meningkatnya kredit untuk konsumsi dan investasi. Untuk perbankan syariah, dana pihak ketiga tumbuh hingga Rp5,72 triliun dan diikuti peningkatan pembiayaan yang cukup tinggi. Kualitas kredit juga tetap aman, dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) sebesar 1,95 persen, masih jauh di bawah batas aman 5 persen.
Di sisi sistem pembayaran pun BI terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS dan BI-Fast. Hingga 2025, volume transaksi QRIS di Kalbar telah mencapai 58,25 juta transaksi dengan 760 ribu pengguna. Selain itu, transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah juga terus meningkat, yang tercermin dari skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kalbar sebesar 89,8 persen.
