INIBORNEO.COM, Pontianak – Ekspansi sawit untuk bahan bakar nabati di Indonesia kembali disorot dunia. Dalam pertemuan Marine Environment Protection Committee (MEPC ES.2) di London pekan lalu, tiga organisasi lingkungan internasional – Biofuelwatch, Forest Watch Indonesia, dan Global Forest Coalition – mendesak Organisasi Maritim Internasional (IMO) agar tidak memasukkan biofuel sebagai bagian dari kebijakan Net-Zero Framework.
Ketiganya memperingatkan bahwa biofuel berbasis tanaman seperti kelapa sawit dan kedelai bukan solusi hijau untuk krisis iklim. Bukti puluhan tahun menunjukkan, perluasan lahan untuk tanaman energi justru mempercepat deforestasi, mengancam ketahanan pangan, dan memicu perampasan tanah di banyak wilayah selatan dunia, termasuk Indonesia.
“Biofuel bukan solusi berkelanjutan dalam kondisi apa pun. Di Amerika Latin, dorongan biofuel berbasis kedelai mempercepat deforestasi dan menggusur masyarakat. Jika IMO membuka pasar baru untuk biofuel, dampaknya akan sama—lebih banyak emisi, ketimpangan, dan perampasan lahan,” ujar Jana Uemura, Climate Campaigner Global Forest Coalition.
Kondisi Indonesia dijadikan contoh nyata. Ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan biofuel telah mendorong deforestasi besar-besaran, bahkan di kawasan konservasi dan hutan lindung yang seharusnya terlindungi.
“Hilangkan biofuel dari kerangka Net-Zero berarti melindungi hutan tropis yang tersisa—penyerap karbon penting dan rumah bagi keanekaragaman hayati dunia,” kata Anggi Putra Prayoga, Forest Campaigner Forest Watch Indonesia. “Krisis iklim sudah nyata. Kita harus berani menolak solusi palsu yang justru menambah emisi baru lewat deforestasi.”
Organisasi lingkungan itu menilai, pengalaman Indonesia seharusnya menjadi peringatan bagi negara lain yang tengah mendorong transisi energi cepat tanpa menimbang risiko ekologis. Mereka juga mendesak IMO memastikan bahan bakar dengan tingkat indirect land use change (ILUC) tinggi dikeluarkan dari kebijakan nol emisi.
Sejumlah kebijakan global sebenarnya sudah mengambil langkah serupa, seperti kebijakan maritim dan penerbangan Uni Eropa, UK SAF Mandate, dan skema CORSIA dari International Civil Aviation Authority yang membatasi atau menghitung emisi ILUC dalam siklus hidup biofuel.
“Kami mendesak pemerintah anggota IMO bersatu menolak biofuel dalam Net-Zero Framework. Ilmu sudah jelas: biofuel berbasis tanaman maupun limbah tidak memberikan pengurangan emisi nyata. Pemerintah punya kesempatan bersejarah untuk mengarahkan pelayaran dunia menuju energi bersih dan benar-benar nol emisi,” ujar Pax Butchart, Biofuel Campaigner Biofuelwatch.
Penelitian terbaru juga menunjukkan keterbatasan pasokan minyak jelantah dan residu limbah lain yang sering dipromosikan sebagai bahan bakar alternatif. Pasokan globalnya hanya mampu memenuhi sekitar 5 persen kebutuhan energi pelayaran, yang berarti ketergantungan pada biofuel ber-ILUC tinggi akan terus berlanjut.
IMO dijadwalkan melanjutkan pembahasan teknis tentang rancangan Net-Zero Framework pada 20–24 Oktober ini. Meski adopsinya ditunda hingga 2026, strategi nol emisi 2050 tetap menjadi target utama bagi sektor pelayaran internasional.
