INIBORNEO.COM, Pontianak – Kementerian Keuangan melalui Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat bersama Kemenkeu Kalbar kembali menggelar Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2025.
Dalam kegiatan ini, dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan APBN dan perkembangan ekonomi Kalimantan Barat yang dinilai tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, mengatakan kinerja APBN di Kalimantan Barat hingga 31 Agustus 2025 masih menunjukkan hasil yang solid. Total pendapatan negara tercatat Rp7,64 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp18,59 triliun.
“Belanja negara kini dikelola lebih efektif dan tepat sasaran agar benar-benar memberi dampak bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Rahmat.
Penerimaan Pajak dan Cukai Tumbuh Positif
Dari sisi penerimaan, pajak di Kalimantan Barat mencapai Rp6,15 triliun atau 54,74% dari target tahunan. Meski turun sedikit dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan oleh perubahan sistem administrasi perpajakan dari kantor cabang ke kantor pusat wajib pajak.
Kabar baik datang dari sektor Bea dan Cukai. Hingga Agustus 2025, penerimaan mencapai Rp419,54 miliar, atau 157,79% dari target yang ditetapkan. Angka ini tumbuh luar biasa, hingga 120% dibanding tahun lalu, didorong oleh tarif ekspor CPO yang tinggi dan bertambahnya pabrik rokok baru di Kalimantan Barat.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tumbuh signifikan dengan realisasi hampir 99% dari target. Kenaikan terutama berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) serta optimalisasi pemanfaatan aset negara yang sebelumnya belum digunakan secara produktif.
Belanja dan Dana Transfer Dorong Pembangunan Daerah
Dari sisi belanja, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp4,94 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp13,64 triliun. Provinsi Kalimantan Barat menjadi penerima terbesar, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1,44 triliun.
Kinerja APBD juga terpantau sehat. Hingga akhir Agustus, pendapatan daerah Kalbar mencapai Rp15,28 triliun, sementara belanja daerah Rp12,29 triliun, menghasilkan surplus Rp2,99 triliun. Kondisi ini menunjukkan sebagian dana transfer dari pusat masih dalam proses optimalisasi oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, beberapa dukungan APBN 2025 benar-benar dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat dapat dilihat yang terbesar adalah di sektor pendidikan melalui penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp691,98 miliar yang diterima lebih dari 60 ribu guru di seluruh daerah. Di bidang kesejahteraan sosial, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 559 ribu penerima manfaat di 233 titik penyedia pangan gizi.
Sementara itu, dari sektor perumahan, Program FLPP membantu 5.379 keluarga memiliki rumah layak huni dengan nilai total Rp698,25 miliar, di mana realisasi terbesar tercatat di Kabupaten Kubu Raya.
Dukungan terhadap pelaku usaha juga terus diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,84 triliun kepada lebih dari 38 ribu debitur, dengan realisasi tertinggi di Kabupaten Ketapang. Selain itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi Rp111,96 miliar kepada 23 ribu pelaku usaha kecil, mayoritas di sektor perdagangan.
Ekonomi Kalbar Tumbuh di Tengah Tantangan
Secara keseluruhan, ekonomi Kalimantan Barat tumbuh 5,59% pada triwulan II 2025. Inflasi tetap terkendali di level 2,13%, bahkan sempat deflasi 0,26% secara bulanan.
Tingkat kemiskinan berada di 6,16%, lebih rendah dari rata-rata nasional, sementara pengangguran hanya 4,23%. Kalbar juga mencatat surplus perdagangan US$96,35 juta, menunjukkan ekspor daerah tetap kuat di tengah penurunan global.
Petani Meningkat, Nelayan Perlu Dukungan
Kabar menggembirakan datang dari sektor pertanian. Nilai Tukar Petani (NTP) Kalbar naik ke level 167,85, tertinggi di seluruh Kalimantan. Namun, Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih rendah di angka 101,14, menandakan perlunya dukungan lebih bagi masyarakat pesisir.
Dengan capaian tersebut, APBN 2025 di Kalimantan Barat bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat baik dari guru, petani, pelaku usaha, hingga penerima bantuan sosial.
“APBN menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Rahmat Mulyono.
