INIBORNEO.COM, Pontianak — Menjelang kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB pekan depan, gelombang desakan untuk komitmen iklim yang lebih tegas menggema dari berbagai penjuru Indonesia. Gerakan Draw the Line Indonesia, dipimpin 350.org bersama jaringan komunitas lokal, menggelar 36 aksi di 35 kota dan provinsi pada 18–19 September 2025.
Aksi ini menjadi bagian mobilisasi global di 97 negara, menuntut para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, untuk “menarik garis” atas ketergantungan bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke 100 persen energi terbarukan berbasis komunitas.
“Ini saatnya Presiden Prabowo menunjukkan keberanian politik. Janji saja tidak cukup,” tegas Sisilia Nurmala Dewi, Ketua Tim 350.org Indonesia. Ia meminta target ambisius dalam Kontribusi Nasional Kedua (NDC) yang akan segera diserahkan Indonesia, termasuk penghentian pembangkit batu bara dan pajak bagi pencemar besar.
Seruan serupa datang dari berbagai daerah. Paskah Toga dari Climate Rangers Bali mengingatkan banjir mematikan di Bali sebagai bukti krisis iklim nyata, sementara aktivis Bulukumba menolak relokasi pabrik amonia yang dinilai mengancam ekologi pulau kecil.
Rangkaian aksi ini hadir dalam beragam bentuk yakni dari festival seni iklim di Yogyakarta, long march di Jakarta menuju Istana Negara, hingga pertemuan lintas agama dan diskusi sekolah di Medan, Ambon, hingga Palangkaraya.
Di tengah mundurnya komitmen negara-negara maju, para aktivis menegaskan Indonesia tak boleh ikut melemah. “Perjuangan ini bukan hanya soal alam, tapi menyelamatkan hidup dan martabat kita,” ujar Muhammad Abihul Fajar dari Nusa Tenggara Barat.
Gelombang protes nasional ini menjadi sinyal kuat: publik menunggu langkah nyata Prabowo dari panggung PBB hingga kebijakan di dalam negeri untuk memastikan masa depan bebas krisis iklim.
