INIBORNEO.COM, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mencatat sebanyak 8.553 keluarga berisiko stunting hingga tahun 2025. Ribuan keluarga tersebut telah mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
“TPK adalah garda terdepan yang melakukan pendampingan keluarga secara langsung melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita hingga keluarga lansia,” ujar Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono pada Sabtu (07/03/2026) saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji di Kota Pontianak.
Edi menjelaskan, penguatan tenaga lini lapangan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pembangunan keluarga di daerah. Hal itu karena TPK memiliki peran langsung dalam melakukan pendampingan kepada keluarga di masyarakat.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk memanfaatkan bonus demografi yang sedang dialami kota ini. Saat ini jumlah penduduk Kota Pontianak mencapai sekitar 693 ribu jiwa dengan komposisi usia produktif sekitar 69,12 persen.
“Bonus demografi ini harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan pembangunan daerah, salah satunya melalui penguatan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga,” ungkapnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2025, terdapat sekitar 76.971 pasangan usia subur di Kota Pontianak yang menjadi sasaran utama pelayanan keluarga berencana dan pembinaan ketahanan keluarga. Selain itu, Kota Pontianak juga memiliki 29 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di berbagai kelurahan sebagai pusat integrasi program pembangunan keluarga.
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI Wihaji menekankan pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga dalam mendukung pelaksanaan Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, pemerintah menugaskan TPK di seluruh Indonesia untuk membantu pendistribusian Makanan Pendamping Gizi (MPG) kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kita pastikan MPG khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Ini bagian dari tugas baru yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga,” ujarnya.
Wihaji juga meminta para pendamping keluarga untuk terus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam menjalankan program pembangunan keluarga, termasuk dalam pendampingan keluarga serta edukasi kesehatan reproduksi di tingkat masyarakat.
