INIBORNEO.COM, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak mulai mengambil langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria sebagai dasar penyusunan kebijakan penanganan banjir jangka panjang.
“Pada Januari 2026 Kota Pontianak menghadapi dua kali pasang tertinggi. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ketinggian air bahkan mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, pada Kamis (15/1/2026).
Ia juga menyebutkan bahwa karakter geografis Kota Pontianak berada di wilayah dataran rendah dan sangat dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut. Beberapa kawasan juga terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi badan jalan, tetapi masuk ke rumah warga.
“Ini tentu menimbulkan kerusakan material, mengganggu aktivitas warga, bahkan menyebabkan sebagian masyarakat harus mengungsi,” lanjutnya.
Kajian aktuaria tersebut didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, dan dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Edi menyebutkan, banjir dan pasang rob yang terjadi secara rutin setiap tahun berdampak langsung terhadap infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah tinggal masyarakat, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.
Menurutnya, kajian ini diharapkan dapat memetakan besaran kerugian secara komprehensif sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan mitigasi banjir yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selama ini, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan berbagai upaya mitigasi jangka pendek, seperti meninggikan ruas-ruas jalan, memperlebar dan menjaga fungsi parit primer, sekunder, dan tersier, melakukan pembersihan saluran secara rutin, serta menerapkan sistem pompanisasi untuk mempercepat aliran air ke Sungai Kapuas. Namun, kondisi topografi Pontianak yang relatif datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.
“Perubahan iklim, kenaikan muka air laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi sungai, hingga pesatnya pembangunan di wilayah sekitar seperti Kubu Raya dan Mempawah juga memberi dampak terhadap pola aliran air ke Pontianak. Ini tidak bisa ditangani kota sendiri, perlu kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Edi menambahkan, hasil kajian aktuaria ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga kementerian terkait dalam perencanaan jangka panjang penanganan banjir, termasuk opsi pembangunan infrastruktur berskala besar. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mempersempit saluran drainase.
“Harapan kita, kajian ini menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan realistis untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat banjir di Kota Pontianak ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, perwakilan Universitas Waterloo Prof. Stefan Steiner menjelaskan bahwa studi tersebut mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), serta konsultasi intensif dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal.
“Pendekatan aktuaria memungkinkan kami menghitung risiko dan kerugian banjir secara lebih terukur, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” jelas Prof. Steiner.
Ia menambahkan, integrasi antara pemodelan ilmiah dan realitas sosial menjadi kunci dalam menghadirkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari riset bahaya banjir dan pelibatan masyarakat yang sebelumnya telah dilakukan FINCAPES dan akan berlangsung hingga sembilan bulan ke depan.
Melalui studi lanjutan ini, hubungan antara pemodelan ilmiah, dampak sosial-ekonomi, dan proses pengambilan keputusan publik diharapkan semakin diperkuat.
“Tujuan utama kami adalah menjembatani sains dengan kebijakan. Dengan memahami besaran risiko finansial secara komprehensif, pemerintah daerah dapat merancang strategi mitigasi dan pembiayaan iklim yang lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Prof. Steiner menilai Pontianak dapat menjadi contoh bagi kota-kota dataran rendah di kawasan pesisir dan sungai yang menghadapi ancaman serupa akibat perubahan iklim. Hasil kajian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Kota Pontianak, tetapi juga dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik risiko banjir yang sejenis. (ril)
