INIBORNEO.COM, Pontianak – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan setelah pemerintah mengakui bahwa posisi Kalbar masih berada di urutan terbawah di antara lima provinsi di Pulau Kalimantan. Meski nilai IPM Kalbar mencapai 72,09, angka tersebut tetap berada di bawah IPM nasional, yaitu 75,90.
“IPM kita itu nilainya 72,09 se-Kalimantan, hanya dari lima Kalimantan ya. Tapi kalau dari provinsi lain, kita masih termasuk tinggi,” kata Ria Norsan, Gubernur Kalimantan Barat, dalam acara Pelantikan Dewan Pendidikan Masa Bakti 2025-2030 di Pendopo Gubernur, pada Kamis, 20 November 2025.
Salah satu penyebab rendahnya komponen pendidikan dalam IPM dikarenakan tingginya jumlah penduduk yang belum menamatkan pendidikan menengah. Data menunjukkan sekitar 25 persen masyarakat Kalbar belum menamatkan SMA. Kondisi ini membuat pemerintah mendorong percepatan pendidikan nonformal melalui Paket A, B, dan C di berbagai wilayah.
Program Paket C diharapkan menjadi instrumen strategis untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa layanan pendidikan nonformal harus diperluas, tidak hanya melalui pusat kegiatan belajar masyarakat, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan hingga menjangkau komunitas akar rumput.
“Perusahaan-perusahaan bisa menjadi mitra untuk menyelenggarakan Paket C bagi para pekerja yang belum menyelesaikan SMA. Semakin banyak lulusan, semakin cepat IPM kita naik,” tambahnya.
Selain percepatan pendidikan, pemerintah juga menyoroti dinamika mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, termasuk efek pembukaan rute penerbangan Pontianak–Kuching. Rute ini disebut tidak secara signifikan menggerus penumpang bus atau pelaku UMKM yang dilintasi moda darat, mengingat perubahan pola transportasi masyarakat turut dipengaruhi munculnya lebih banyak layanan travel cepat.
Pemerintah memastikan fokus utama saat ini tetap pada peningkatan kualitas manusia di Kalbar. Pelantikan Dewan Pendidikan Kalbar yang baru diharapkan dapat mempercepat pembenahan sistem pendidikan dalam lima tahun ke depan.
“Dengan kerja konkret dari Dewan Pendidikan, kami yakin peningkatan IPM bisa dikejar dan Kalbar tidak lagi berada di urutan terbawah,” tutupnya.
