INIBORNEO.COM, Pontianak – Untuk meredakan kekhawatiran masyarakat atas maraknya kasus keracunan makanan di berbagai daerah, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan turun langsung meninjau dapur penyedia Program Makan Bergizi (MBG) di Pontianak, Selasa (23/9). Ia memastikan setiap tahap pengolahan dan distribusi makanan untuk siswa berjalan aman dan higienis.
“Di provinsi lain banyak kejadian makan gizi gratis menjadi makan berpenyakit gratis. Kita harus antisipasi agar di Kalbar tidak terjadi hal serupa,” ujar Krisantus usai pemeriksaan dapur.
Ia menekankan peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai filter terakhir sebelum makanan dikirim ke sekolah. “Kalau itu dilakukan, saya yakin tidak akan terjadi seperti di daerah lain,” tegasnya.
Krisantus memeriksa ruang penyimpanan kering dan basah, mengecek kesegaran daging dan sayuran, hingga proses distribusi. Ia juga meminta guru di sekolah ikut mengawasi kualitas makanan. “Kalau makanan sudah basi tidak boleh di-drop ke sekolah. Kan akan ketahuan, apalagi jaraknya dekat seperti ini,” ujarnya.
Pengawasan Berlapis
Kepala Regional MBG Kalbar, Agus Kurniawi, menjelaskan bahwa pengawasan makanan kini menjadi fokus utama. “Setiap makanan yang berangkat ke sekolah harus membawa sampel. Guru akan mencicipi lebih dulu. Kalau guru mengatakan oke yang mana makanan bagus, tidak berbau, dan masih segar, silakan diturunkan. Tapi kalau kurang bagus, jangan pernah diturunkan. Perintahnya seperti itu,” paparnya.
Agus mengakui pernah ada kasus makanan basi, meski sangat minim. “Kalau untuk keracunan, kita belum ada. Tapi makanan yang basi, pernah ada beberapa. Dari sekian banyak SPPG hanya satu atau dua yang terjadi, itu pun di beberapa sekolah saja,” katanya.
Ia menambahkan, ahli gizi selalu siaga di dapur untuk memastikan takaran gizi dan siklus menu mingguan. “Ahli gizi stand by di dapur. Mereka yang memastikan takaran gizi per hari,” jelasnya.
Rincian Anggaran dan Tantangan Harga
Menanggapi isu dana yang sempat beredar, Agus menyebutkan pagu bahan baku makanan yang diberikan dalam MBG secara keseluruhan.“Untuk TK sampai kelas 3 SD itu 8 ribu, sedangkan kelas 4 sampai SMA 10 ribu. Angka 15 ribu yang sering disebut itu termasuk 3 ribu untuk operasional yawng mana merupakan gaji relawan, gas, sewa kendaraan, listrik dan 2 ribu untuk biaya sewa tempat,” katanya.
Saat ini, Kalbar memiliki 208 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dengan sekitar 180 sudah beroperasi. “Beberapa dapur sudah kami tutup karena ketahuan markup harga. Kita tidak segan mengganti yayasan atau mitra bila melanggar aturan,” tegas Agus.
Ia juga menyoroti tantangan harga bahan baku, terutama ayam yang sedang melonjak. “Kepala SPPG dan mitra yayasan harus mencari harga paling bersaing. Mereka tidak terpaku pada satu pemasok, bahkan setiap hari ke pasar untuk mengecek harga,” ujarnya.
Ke depan, MBG Kalbar menunggu kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih agar petani lokal bisa menjual hasil panen dengan harga sesuai ketetapan Bappenas. “Harapannya ini bisa menekan laju inflasi dan memastikan pasokan bahan baku stabil,” kata Agus.
Agus mengajak masyarakat memberi masukan demi penyempurnaan program. “Ketika ada masalah, silakan laporkan langsung karena kami butuh kritik dan saran dari seluruh pihak,” ujarnya.
Krisantus menutup kunjungan dengan memastikan program tetap aman dan dipercaya publik. “Masyarakat tidak perlu khawatir. Saya turun untuk memastikan hasil peninjauan hari ini aman,” tandasnya.
