INIBORNEO.COM, Pontianak — Pemuda Katolik Komisi Daerah Kalimantan Barat menegaskan tidak akan menempuh jalur hukum terkait penolakan pembangunan Gereja Katolik oleh sejumlah pihak di Kabupaten Kubu Raya. Organisasi ini memilih menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah tersebut kepada pemerintah daerah.
Ketua Pemuda Katolik Kalbar, Hubertus Vinsensius Wake, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Menurutnya, Bupati Kubu Raya merespons cepat persoalan ini.
“Syukur, puji Tuhan, Bapak Bupati sangat responsif. Beliau merespons dengan baik hal ini dan segera menindaklanjutinya,” ujarnya saat pelantikan Pengurus Pemuda Katolik Kalbar periode 2025–2028, Sabtu (9/8/2025).
Hubertus menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh kader untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pemerintah daerah. “Biarkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini Bapak Bupati, melakukan pembinaan kepada pihak tersebut,” katanya.
Ia menegaskan, Pemuda Katolik Kalbar tidak akan melangkah ke ranah hukum. “Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Bapak Bupati Kubu Raya untuk melakukan pembinaan,” tegasnya.
Fokus Perkuat Kiprah Pembangunan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pemuda Katolik, Stefanus Asat Gusma, menegaskan arah kerja Pemuda Katolik Kalbar ke depan. Ia menyebut, organisasi harus menjadi akselerator dan agregator program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Program yang dijalankan harus konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar seremonial atau karitatif.
“Pemuda Katolik ditunggu kiprah nyatanya. Kita harapkan siap berkolaborasi dengan pemerintah, mengawal, memberi masukan, bahkan mengkritik bila program belum maksimal,” ujarnya.
Stefanus menilai, pelantikan yang dihadiri Uskup Agung Pontianak dan Gubernur Kalimantan Barat menjadi momentum penting untuk membuka pintu komunikasi langsung.
“Kalau di provinsi ada program kurang maksimal, Ketua Pemuda Katolik Kalbar bisa langsung sampaikan ke Gubernur. Kalau di kabupaten/kota, pengurus Komcab bisa berkoordinasi langsung dengan bupati,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsolidasi internal, termasuk mengoptimalkan potensi kader muda Katolik yang belum tergarap. Menurutnya, keberadaan Diklatsar Paskoka dapat menjadi daya tarik sekaligus penguatan konsolidasi organisasi di Kalbar.
