INIBORNEO.COM, Pontianak – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mendorong para siswa Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Pontianak untuk mempersiapkan diri bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja ke sekolah tersebut pada Kamis, 20 Juni 2025. Dalam kunjungan itu, Karding didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rita Hastarita.
Karding menyampaikan bahwa kurikulum di SMTI Pontianak sudah mendekati standar pendidikan yang digunakan di Jepang dan negara maju lainnya. Menurutnya, hal ini menjadi modal penting untuk membuka jalan bagi siswa meniti karier di luar negeri.
“Kurikulum di SMTI Pontianak ini saya lihat sudah sangat baik, bahkan mendekati standar Jepang. Artinya, potensi anak-anak di sini untuk bisa bekerja di luar negeri sangat besar,” kata Karding.
Ia juga mengatakan bahwa antusiasme siswa untuk bekerja di luar negeri cukup tinggi, terutama karena prospek gaji yang lebih besar dan kesempatan mendapatkan pengalaman internasional. Untuk itu, pemerintah berencana menyediakan pelatihan bahasa Jepang sejak dini.
“Kami akan mulai dari pelatihan bahasa. Nanti akan ada survei minat sejak kelas satu. Mereka yang berminat akan disiapkan bertahap, dari bahasa hingga budaya kerja,” tambahnya.
Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Berdasarkan data hingga Mei 2025, terdapat lebih dari 1,7 juta job order dari berbagai negara, namun baru sekitar 297 ribu yang berhasil dipenuhi.
“Artinya, ada lebih dari 1,4 juta peluang kerja yang belum kita isi. Ini kesempatan besar, apalagi kita punya bonus demografi. Lulusan dari sekolah vokasi seperti SMTI ini bisa jadi ujung tombak,” jelasnya.
Selain kesiapan teknis, Karding juga menekankan pentingnya keberangkatan melalui jalur resmi untuk menjamin perlindungan hukum dan hak-hak pekerja.
“Semua sudah diatur dalam kontrak jika berangkat secara legal: tempat tinggal, jam kerja, jaminan sosial. Tapi kalau nekat ilegal, risikonya sangat besar, termasuk eksploitasi dan kekerasan,” tegasnya.
Ia berharap kunjungan ini bisa menjadi awal dari kerja sama lebih konkret antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan kementerian untuk menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap bersaing di pasar kerja global.
“Kami ingin anak-anak Indonesia dihargai di mana pun mereka bekerja, tidak hanya sebagai tenaga kerja murah, tapi sebagai profesional yang diakui,” tutup Karding.
